Ketua Umum Wamti Agusdin Pulungan. Foto: Dokumentasi pribadi.
Oleh Agusdin Pulungan,
Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (Wamti)
UKMDANBURSA.COM – Penulis masih ingat bagaimana proyek food estate di Kalimantan Tengah dulu diperkenalkan ke publik dengan penuh optimisme. Waktu itu, pemerintah berbicara soal ancaman krisis pangan dunia, ketergantungan impor, dan pentingnya Indonesia punya lumbung pangan baru di luar Jawa.
Kalimantan Tengah dipilih sebagai salah satu pusat megaproyek tersebut. Narasinya terdengar sangat meyakinkan.
Artikel pilihan:
Ketahanan Iklim Petani Indonesia, Pertanian Jangan Ditinggalkan
Banyak Kementerian, Anggaran Besar
Negara pun turun langsung. Program ini bahkan diberi status Proyek Strategis Nasional (PSN), yang artinya menjadi prioritas negara.
Banyak kementerian dilibatkan. Anggaran besar dikucurkan. Alat-alat berat masuk ke lapangan. Ribuan hektare lahan mulai dibuka.
Pemerintah menargetkan pengembangan kawasan pertanian skala besar, dengan mimpi akan mampu meningkatkan produksi beras, singkong, jagung, dan komoditas pangan lainnya. Ini termasuk untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Namun dalam praktiknya, perjalanan food estate di Kalimantan Tengah menghadapi berbagai tantangan serius. Ini baik dari sisi teknis, lingkungan, maupun ekonomi bisnis.
Artikel pilihan:
Konflik Iran dan Antisipasi Rupiah Berdarah, Menuju Berapa Merujuk Sejarah?
Tanam di Lahan Salah?
Setelah berjalan beberapa tahun, saya melihat satu pertanyaan mulai muncul di mana-mana: sebenarnya proyek ini berhasil atau tidak? Kalau kita bicara jujur, kenyataannya tidak semegah yang dulu dibayangkan.
Pemerintah memang menunjukkan beberapa keberhasilan panen di sejumlah lokasi. Ada area yang masih berjalan dan menghasilkan. Tetapi di saat yang sama, banyak juga cerita tentang lahan yang sulit dikelola, hasil panen tidak stabil, sampai kawasan yang akhirnya tidak berkembang sesuai target awal.
Masalah paling besar menurut saya sebenarnya sudah terlihat sejak awal: proyek pertanian besar ini banyak diarahkan ke lahan gambut. Padahal lahan seperti itu tidak mudah dijadikan lahan pangan produktif. Pengelolaan airnya rumit, biaya perawatannya tinggi, dan risikonya juga besar.
Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan negara menjadi sangat besar.
Uang Pajak
Sejak 2020 sampai sekarang, anggaran untuk program food estate terus mengalir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui berbagai kementerian. Tahun 2021 saja anggaran yang berkaitan dengan program ini disebut mencapai sekitar Rp 1,4 triliun. Lalu pada 2023, pemerintah kembali menyiapkan lebih dari Rp 2 triliun untuk pengembangan kawasan pangan dan food estate di berbagai daerah.
Kalau seluruh biaya dihitung, mulai dari pembukaan lahan, pembangunan irigasi, alat mesin pertanian, jalan produksi, tata kelola air, sampai berbagai program pendukung lainnya, nilainya diperkirakan sudah mencapai lebih dari Rp 3–5 triliun hanya untuk Kalimantan Tengah.
Itu angka yang sangat besar dan di sinilah masalahnya mulai terasa sensitif. Karena sampai hari ini, hasil ekonominya belum benar-benar terlihat sebanding dengan uang negara yang sudah keluar.
Kalau memakai logika bisnis sederhana, proyek ini belum bisa disebut untung. Bahkan, banyak pengamat menganggap biaya yang keluar terlalu besar dibanding hasil yang didapat.
Saya rasa publik wajar kalau mulai bertanya: siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Karena ini bukan proyek kecil. Ini proyek negara. Uangnya berasal dari APBN, dari pajak rakyat.
Kalau hasilnya belum sesuai target, tentu seharusnya ada evaluasi yang benar-benar terbuka. Bukan hanya pernyataan normatif bahwa program “masih berproses” atau “akan diperbaiki”.
Model Diubah
Yang juga menarik, pemerintah sendiri tampaknya sadar ada banyak masalah dalam pendekatan awal proyek ini. Sekarang arah pengembangannya mulai berubah. Fokusnya tidak lagi sekadar membuka lahan baru besar-besaran, tetapi lebih ke optimalisasi lahan yang memang bisa produktif, penggunaan teknologi pertanian, mekanisasi, dan perbaikan tata air.
Artinya, secara tidak langsung memang ada pengakuan bahwa model sebelumnya belum berjalan sesuai harapan. Saya pribadi melihat food estate ini akhirnya menjadi pelajaran besar tentang bagaimana negara sering terlalu percaya bahwa proyek raksasa otomatis akan berhasil hanya karena didukung anggaran besar dan kekuasaan penuh.
Padahal sektor pertanian tidak sesederhana itu. Ada faktor tanah, iklim, budaya bertani masyarakat, ekologi, logistik, dan keberlanjutan jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan proyek cepat dan dana triliunan rupiah.
Mungkin proyek tersebut memang belum bisa disebut gagal total. Tetapi juga sulit disebut sukses besar. Dan selama belum ada penjelasan yang benar-benar jujur tentang efektivitas penggunaan anggaran negara, pertanyaan publik akan tetap sama: siapa yang bertanggung jawab pada kerugian negara?
Tangsel, 9 Mei 2026
