Presiden Prabowo dan Investor Dikhianati Ketidakpastian Hukum, Siapa Bertanggung Jawab?

Oleh Ester Nuky,
Managing Editor
ukmdanbursa.com

UKMDANBURSA.COM  – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa negara sebesar Indonesia harus mampu membangun kemandirian di sektor-sektor strategis, khususnya energi dan pangan. Dalam konteks tersebut, kehadiran industri kendaraan listrik dinilai sebagai langkah konkret menuju kemandirian energi sekaligus penguatan struktur industri nasional. Hal ini sejalan dengan 8 Asta Cita, misi yang telah diusung saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden NKRI.

Asta Cita dalam butir kedua menyerukan: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dilanjutkan dengan butir ketiga: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kelima: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Namun, kini beredar berbagai keluhan dari para pengusaha — yang merupakan mitra utama pemerintah dalam gotong royong membangun negara — yang merasa dikhianati dengan cita-cita luhur yang telah digariskan Presiden.

Artikel pilihan:
Konflik Iran dan Antisipasi Rupiah Berdarah, Menuju Berapa Merujuk Sejarah?

10 negara/ekonomi penarik investasi langsung asing (FDI) terbesar, dipimpin Amerika Serikat dan di posisi kedua Singapura, negara kota di ASEAN. Meski Indonesia menyumbang 30-35% dari total produk domestik bruto (PDB) ASEAN, negeri ini tercatat jauh tertinggal dibanding negeri jiran dengan penduduk hanya 6,11 juta orang itu. Sumber: worldpopulationreview/ukmdanbursa.com.

Ketidakpastian Hukum: Musuh Investasi
Salah satu keluhan itu kini beredar di kalangan pengusaha yang menyoroti ketidakpastian hukum yang merugikan industri yang telah menanamkan modal triliuan rupiah. Berikut isinya.

“BYD SERASA DITIPU, KETIKA INVESTASI BESAR BERTEMU KETIDAKPASTIAN!”

Ada satu momen sunyi yang sering tidak terdengar, tapi gaungnya bisa mengguncang ekonomi satu negara. Momen ketika seorang investor berhenti… lalu bertanya dalam hati: “Apakah tempat ini benar-benar aman untuk masa depan?”

Hari ini, momen itu sedang terjadi di Indonesia.
Produsen mobil listrik internasional BYD tidak datang sebagai pemain kecil. Mereka masuk dengan langkah besar. Pabrik dibangun. Jaringan penjualan dirajut. Komitmen jangka panjang ditanam seperti pohon yg diharapkan tumbuh puluhan tahun.

Mereka percaya pada satu hal: aturan mainnya jelas. Lalu… papan permainan itu tiba-tiba diganti.

⚡ Ketika Regulasi Berubah di Tengah Jalan

Pemerintah merilis Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Isinya sederhana, dampaknya tidak.

Kendaraan listrik yang sebelumnya menikmati karpet merah berupa bebas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di sejumlah daerah, kini harus membayar pajak tersebut.

Yang berubah bukan sekadar angka. Yang runtuh adalah asumsi. Dan dalam dunia bisnis, asumsi adalah fondasi segalanya.

🎙️ Satu Kalimat yang Terasa Berat

Perwakilan BYD pernah mengatakan: stabilitas kebijakan sangat penting untuk menentukan strategi jangka panjang. Kalimat itu terdengar sopan. Terlalu sopan, bahkan.

Padahal maknanya tajam: “Kami datang karena aturan ini. Jika aturan berubah, seluruh rencana kami ikut goyah.”

Bayangkan membangun rumah… lalu tanahnya tiba-tiba digeser.

🧠 Bukan Soal Pajak, Ini Soal Kepercayaan

Pajak kendaraan listrik? Bisa diperdebatkan.
Masuk akal? Mungkin. Adil? Bisa jadi!

Tapi masalahnya bukan disitu. Masalahnya adalah bagaimana perubahan itu terjadi:

• Tanpa transisi yang jelas.
• Tanpa konsultasi memadai.
• Tanpa memberi waktu bagi pelaku industri untuk bernapas.
  
  Investor tidak takut pada aturan yang ketat. Mereka takut pada aturan yang berubah tanpa pola. Karena disitulah muncul satu kata yang paling mereka hindari: ketidakpastian.
  

🔁 Luka Lama yang Terbuka Lagi

Ini bukan pertama kalinya. Indonesia punya riwayat seperti deja vu yang berulang :

• Nikel: ekspor dibuka, ditutup, diubah.
• Sawit: tarif naik turun seperti grafik jantung.
• Fintech: regulasi bergerak seperti pasir.
• Kini electric vehicle (EV/mobil listrik): insentif datang… lalu menghilang sebagian.

Setiap perubahan mungkin punya alasan.
Tapi pola yang tidak terduga itu menciptakan satu citra: Indonesia bukan sulit. Indonesia tidak pasti. Dan bagi investor, itu jauh lebih menakutkan.

⛽ Ironi yang Terlewat

Kehadiran BYD mengangkat satu hal yang jarang dibahas: kendaraan listrik bukan sekadar industri. Ia adalah jalan keluar dari beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Setiap EV di jalan = satu kendaraan lebih sedikit yang menyedot subsidi.

Dalam skala nasional, ini bisa menghemat triliunan rupiah. Lalu kini… saat adopsi masih rendah, justru akan dikenakan pajak (meskipun akhirnya mendagri memerintahkan gubernur untuk membebaskan pajak EV setelah aturan tersebut dikritik keras berbagai pihak. Tapi relevansinya bukan di situ, melainkan sudah adanya itikad kurang baik dalam konsistensi pemberian janji kepada investor, yang bisa jadi aturan tersebut akan tetap diterapkan bila tidak viral oleh tekanan publik!).

Defisit APBN Indonesia makin menganga, antara lain akibat beratnya beban subsidi BBM, di tengah ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor minyak/BBM yang trennya meningkat. Sumber: Kemenkeu dan sumber lain/ukmdanbursa.com.

🎯 Ambisi Besar, Sinyal yang Berlawanan:

Prabowo Subianto dan pemerintah RI punya visi besar :

• Hilirisasi.
• Industri baterai.
• Dominasi rantai pasok EV global.

Dan BYD adalah bagian dari puzzle itu. Mereka sudah datang. Sudah menanam investasi. Sudah percaya.

Namun kini, mereka harus berbicara ke publik: “Kami butuh kepastian.” Kalimat yang seharusnya tidak perlu diucapkan oleh investor yang sudah all in.

⚠️ Yang Dipertaruhkan Lebih dari Sekadar BYD

Jika satu investor besar mulai ragu, yang lain akan mulai menghitung ulang.

Bukan karena Indonesia tidak menarik. Tapi karena: resikonya terasa sulit ditebak. Dan investor selalu punya pilihan: Vietnam, Thailand, dan India.

Mereka tidak terikat. Mereka hanya mencari tempat terbaik. Dan BYD juga bersiap hengkang meninggalkan ratusan ribu buruh menganggur di Indonesia, bila hal ini tetap berulang. Sebab tidak ada gunanya berbisnis dengan pemangku jabatan yang tidak bisa dipercaya.

🧩 Yang Seharusnya Terjadi

Jika pajak memang perlu, maka seharusnya langkahnya elegan: dialog dulu, keputusan kemudian.

Transisi yang jelas, bukan kejutan mendadak. Kompensasi yang menjaga momentum industri.

Karena, kebijakan bukan hanya soal benar atau salah. Tapi soal timing, cara, dan dampaknya ke kepercayaan.

🌊 Gelombang yang Tidak Terlihat

Hari ini mungkin terlihat seperti isu pajak kendaraan. Tapi di balik itu, ada gelombang yang lebih besar: kepercayaan yang mulai retak. Dan ketika kepercayaan retak, yang bocor bukan hanya investasi. Tapi masa depan peluang itu sendiri.

Yang pergi bukan hanya uang. Tapi kesempatan. Dan yang paling terasa dampaknya… bukan investor asing! Tapi kita semua.

Artikel pilihan:
The Need for Unfiltered Input and the Courage to Face Bitter Truths

Jeritan investor itu tentu saja bukan hanya kepentingan pengusaha, tapi juga mewakili rakyat semua yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum di Tanah Air ditegakkan. Para pengkhianat bangsa yang mempermainkan hukum dan kekuasaan ini perlu dicari dan diminta pertanggungjawaban tegas, karena sesungguhnya Indonesia tidak kekurangan orang pintar namun masih belum bersih dari pengkhianat laknat! ***