Dari Petrodolar ke Sawitdolar: Siapa yang Memegang Kendali?

Oleh Agusdin Pulungan,
Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia
(WAMTI)

UKMDANBURSA.COM  – Pada awal Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto gagah meresmikan implementasi B50, bahan bakar campuran 50% biodiesel dan 50% solar (diesel fosil). Indonesia memasuki babak baru di tengah tepuk tangan dan optimisme, menuju kemandirian energi dan memperkokoh perekonomian lewat pengembangan biofuel berbasis sawit.

Negeri penghasil sawit terbesar di dunia ini sedang berjuang menyalakan sebagian mesinnya dengan tenaga yang tumbuh dari tanahnya sendiri. Kolega kita di BRICS, Brasil, bahkan sudah lama sukses dalam mengembangkan biofuel yang memiliki multiplier effect luar biasa besar.

Artikel pilihan:
Uang MBG Bocor, Rupiah Kian Anjlok

Siapa Menunggu di Tikungan?
Setelah puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang minyak impor dan permainan harga energi global, implementasi B50 menghadirkan harapan: Indonesia suatu hari dapat lebih menentukan nasib energinya tanpa harus selalu menoleh ke luar negeri. Tetapi, pengalaman panjang manusia menunjukkan, setiap kali sebuah bangsa merasa telah menemukan kebebasan atau kedaulatannya, acap lupa bertanya siapa yang sedang menunggu di tikungan sejarah berikutnya.

Selama ini kita mengenal petrodolar sebagai simbol kekuasaan yang lahir dari perut bumi. Kini, perlahan tetapi pasti, Indonesia tampaknya sedang menumbuhkan bentuk kekuasaan yang lain, sesuatu yang mungkin kelak akan kita sebut sebagai sawitdolar.

Perbedaannya tipis. Dahulu kita mengikuti irama yang ditentukan sumur-sumur minyak di negeri yang jauh. Besok, bukan tidak mungkin kita akan mengikuti irama yang ditentukan oleh hamparan perkebunan sawit di negeri sendiri.

Saya tidak sedang mempersoalkan sawit, pohon yang telah menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga Indonesia dan menyumbang banyak perekonomian nasional. Namun, ada yang perlu kita waspadai, yakni kenyataan bahwa di sekitar setiap sumber daya strategis, selalu tumbuh pusat-pusat kekuasaan yang selalu ingin memastikan dirinya tidak tergantikan.

Artikel pilihan:
Cahaya di Ujung Lorong: DSI Pengawas, Jangan Pemotong Angsa Bertelur Emas

Oligarki, Apa Maunya?
Penulis menengarai, transisi energi tidak selalu hanya membuat independensi, tetapi bisa juga mengubah nama para pemainnya. Ingat pula bahwa oligarki, sebagaimana catatan sejarah, tidak pernah peduli pada siapa presidennya, tetapi hanya peduli “apakah pengaruh dan keuntungannya tetap terjaga”.

Ketika B50 menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi Indonesia, pertanyaannya juga menjadi sangat sederhana. Siapakah yang pada akhirnya memiliki posisi tawar paling besar: negara, atau para tycoon yang menguasai rantai pasoknya?

Menurut saya ukuran keberhasilan sebuah kebijakan energi tidak hanya ditentukan oleh statistik produksi dan besarnya penghematan devisa. Tetapi ukuran yang sesungguhnya adalah apakah negara masih memegang kemudi ketika kepentingan publik dan kepentingan para tycoon saling berhadapan.

Republik yang sehat bukanlah yang kaya sumberdaya. Republik yang sehat adalah yang punya kedaulatan untuk mengatakan “tidak” kepada siapa pun yang merasa dirinya lebih besar daripada negara, yang merasa lebih tinggi dari kepentingan rakyat jelata.

Kita berharap program B50 menjadi jalan menuju kedaulatan energi. Kita juga berharap Indonesia tidak cuma berhasil mengganti bahan bakarnya, lebih dari itu: tidak gagal menjaga negara dan rakyat sebagai pemegang kendalinya.

Tangerang Selatan, 20 Juli 2026