Oleh Prof. (Ris) Ir. Didiek Hadjar Goenadi, M.Sc, Ph.D, INV *)
UKMDANBURSA.COM – El Nino yang didramatisasi dengan sebutan monster Godzilla yang sedang berlangsung jelas mengancam kinerja pertanian, termasuk komoditas andalan utama Indonesia kelapa sawit. Selain defisit nutrisi, kekurangan air merupakan momok yang mengancam keberlanjutan produksi tanaman penghasil devisa terbesar ekspor nonmigas ini, yang tentu saja berdampak signifikan terhadap hasil panen.
Anehnya, fenomena alam yang terjadi berulang kali tersebut tampaknya belum cukup memberikan kemampuan kepada pemerintah dalam menyusun mitigasi yang efektif dan tepat, kecuali seperti umumnya bersifat reaktif. Padahal, dampak kemarau panjang yang intensif tidak berlangsung singkat, tetapi dapat berlanjut ke beberapa tahun berikutnya.
Artikel pilihan:
Prabowo Jadilah Bapak Mitigasi Perubahan Iklim, Selamatkan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi
El Nino Kuat, Pemanasan Nyata
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, karena ia telah hadir di sekitar kita. Salah satu cara paling sederhana namun kuat untuk memahami perubahan iklim adalah melalui visualisasi yang dikenal sebagai warming stripes (WS) atau ‘garis pemanasan’. Istilah ini diperkenalkan oleh Prof. Ed Hawkins, seorang ilmuwan iklim dari University of Reading di Inggris.
Prinsipnya, representasi visual WS menyederhanakan data suhu kompleks menjadi garis-garis vertikal berwarna, di mana setiap garis mewakili satu tahun, dengan warna biru untuk tahun-tahun yang lebih dingin dari rata-rata dan merah untuk tahun-tahun yang lebih hangat. Semakin merah warnanya, semakin tinggi suhu tahunan dibandingkan dengan rata-rata historis.
Dari data ini, masyarakat dapat melihat seri perubahan dari tahun ke tahun dan membandingkan kondisi suhu udaranya. Menurut data BMKG, sejak tahun 2013, suhu udara rata-rata di Indonesia telah mengalami peningkatan dari periode tahun-tahun sebelumnya yang tergolong sejuk menjadi hangat. Bahkan, di sepuluh tahun terakhir menjadi panas dan yang terpanas adalah tahun 2025.
Anomali cuaca yang makin intensif inilah yang diduga memicu siklus El Nino kian cepat, yang muncul terakhir tahun 2023 dan tahun ini bisa mencapai level kuat atau lebih kuat lagi. Diperkirakan dampak dari kategori kuat tersebut adalah penurunan curah hujan secara drastis hingga tingkat rendah sampai sangat rendah, khususnya pada puncak musim kemarau. Ini terutama di wilayah Indonesia yang berada di bawah garis khatulistiwa, seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Di wilayah-wilayah itu diprediksi musim kemarau akan mengalami kekeringan lebih panjang dibanding rata-rata normal. Meski lokasi perkebunan kelapa sawit tidak sebanyak di bagian utara katulistiwa, namun dampak peningkatan intensitas kemarau dengan curah hujan ekstrem rendah di wilayah perkebunan kelapa sawit akan berdampak signifikan terhadap kinerja produksi nasional. Ini khususnya dalam bentuk minyak sawit mentah (crude palm oil, CPO) dan minyak inti sawit (palm kernel oil, PKO) dengan catatan masih mengabaikan potensi pemanfaatan biomas kelapa sawit yang cukup melimpah.
Artikel pilihan:
BI Tingkatkan Intervensi dan Beli SBN, Jaga Rupiah!
Penentu Produktivitas
Sebagai tanaman tahunan, kelapa sawit membutuhkan dukungan kondisi lingkungan yang bebas dari cekaman untuk berproduksi secara maksimal. Di samping membutuhkan dukungan kesuburan tanah yang prima dan bahan tanaman yang unggul, kondisi biotik dan abiotik dapat mengganggu tingkat pencapaian produksi tanaman ini.
Laporan Woittiez dkk (2017) menyebutkan bahwa untuk bahan tanaman unggul dengan potensi produksi 8,9 ton CPO/ha/tahun hanya mampu mencapai output 6,1 ton CPO/ha/tahun pada kondisi lingkungan dengan defisit nutrisi atau air. Dan bahkan, rata-rata hanya mampu mencapai 3,5 ton CPO/ha/tahun dengan tambahan gangguan biotik berupa gulma, hama, dan/atau penyakit.
Untuk dapat mencapai atau mendekati potensi genetik produksi bahan tanaman, maka diperlukan radiasi matahari yang maksimal, konsentrasi CO2 yang cukup di udara, suhu udara optimal, bahan tanaman unggul, kerapatan tanam optimal, seleksi ketat, pemangkasan pelepah, penyerbukan, dan penyehatan tanaman. Kekeringan panjang tercatat memicu kegagalan penyerbukan, sehingga pembentukan buah terhambat dan akhirnya produksi tandan buah segar (TBS) dan minyak merosot jauh dibanding potensi genetiknya.
Pengaruh cekaman kekeringan terhadap produksi TBS dilaporkan pula oleh beberapa peneliti lain (Uexkull & Fairhurst, 1991, Corley dkk, 1995, dan Adam dkk, 2005) bahwa cekaman yang ringan menurunkan sekitar 10% produksi TBS, sedang cekaman berat seperti kemarau panjang mampu menurunkan hinggal tinggal 30% dari potensi maksimal tanaman.
Fakta ini kemudian ada yang mengasumsikan bahwa kelapa sawit termasuk tanaman yang rakus air, sehingga beberapa pihak menuding perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab keringnya beberapa sumber air penduduk. Tentu saja hal tersebut tidak benar, karena menurut hasil penelitian sebelumnya, konsumsi air kelapa sawit untuk menghasilkan satu ton minyak hanya 853 m3, jauh di bawah kedelai (1.958 m3) dan padi (3.473 m3) (Bulsink dkk, 2009).
Di pihak lain, hasil riset Savitri dkk (2017) dari Instiper yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendapatkan konsumsi air kelapa sawit hanya sekitar 1.000 m3. Namun demikian, untuk tetap dapat tumbuh dan berproduksi secara ekonomis, tanaman ini perlu cukup air sesuai dengan perkembangan fisiologis tanaman.
Artinya, perkiraan bahwa musim kemarau tahun ini dapat berlangsung hingga awal tahun 2027 tentu perlu dicermati sebagai peringatan keras akan kemungkinan makin anjoknya produksi CPO nasional pada 2026 hingga dua-tiga tahun mendatang. Tentu situasi itu tidak diharapkan, khususnya oleh pemerintah yang baru saja menggulirkan kebijakan ambisius dalam program bauran energi dengan produki B50 hanya dari CPO, sehingga mengancam penurunan pendapatan devisa hasil ekspor produk CPO dan turunannya. B50 adalah program mandatori pencampuran 50% biodiesel ke solar.
Penurunan devisa ini jika tidak ada substitusinya tentu akan mengurangi kemampuan implementasi program B50 oleh pemerintah serta posisi lebih jauh dari target 100 juta ton CPO di tahun Indonesia Emas 2045. Apakah kemudian rencana membuka perkebunan kelapa sawit baru seluas lima juta ha di Papua akan mampu mengatasi defisit kebutuhan tersebut?
Tentu tidak semudah yang dibayangkan oleh pemerintah, yang hanya punya periode lima-sepuluh tahun untuk mengeksekusi programnya, tanpa ada jaminan pemerintahan berikutnya konsisten melanjutkan program yang dimulai saat ini.
Teknologi, Hemat Pupuk, Produksi Naik 43%
Perkebunan kelapa sawit yang hampir 18 juta ha luasnya di Indonesia tercatat diusahakan di tanah-tanah marginal, yang secara umum miskin hara dan rentan terhadap cekaman kemarau panjang. Tanah-tanah seperti ini jika bukan tanah gambut memiliki kadar bahan organik rendah (< 2%), bertekstur pasir/berpasir, dan cadangan mineral kaya nutrisi rendah.
Gabungan sifat-sifat tanah seperti ini akan menghasilkan kemampuan tanah menahan air rendah, sehingga tanaman kelapa sawit di atasnya sering mengalami defisit air, terutama di musim kemarau. Upaya-upaya mitigasi untuk mengatasi masalah tersebut sangat banyak, meski tentunya sangat tergantung pada keekonomian biayanya, misalnya seperti membangun jaringan irigasi atau memodifikasi cuaca.
Irigasi memerlukan cadangan air yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan areal perkebunan kelapa sawit, di mana di musim kemarau seperti saat ini sumber-sumber air tersebut juga menipis drastis. Modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan memang sudah banyak diterapkan, tetapi biayanya cukup tinggi dan tingkat keberhasilannya sangat tergantung pada ketersediaan awan di wilayah target.
Strategi yang relatif realistis untuk diterapkan untuk hal tersebut adalah dengan memperbaiki kemampuan tanah dan sekaligus memperkuat kesehatan tanaman dengan memanfaatkan teknologi, yang telah dikembangkan melalui riset dan terbukti efektif diterapkan. Kemampuan tanah menyimpan air selain ditentukan oleh kadar bahan organik, ditentukan oleh kemantapan agregat tanah di mana agregat tanah yang mantap menjadikan tanah memiliki ruang pori yang lebih banyak, sehingga dapat diisi air yang dibutuhkan tanaman.
Mendorong pembentukan agregat yang mantab dapat diperoleh dengan memanfaatkan mikroba yang khusus menghasilkan polisakarida, yang berfungsi sebagai lem atau perekat partikel-partikel tanah. Dengan teknologi ini, telah dibuktikan kemampuan tanah menahan air meningkat, sehingga mampu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk kimia pada tanaman kelapa sawit. Dengan dosis 1,5 kg/pokok/tahun tanaman kelapa sawit produktif di tanah gambut, dengan dosis pupuk NPK diturunkan 50% dari dosis rekomendasinya, produksi TBS naik 43%.
Langkah selanjutnya, selain dengan perbaikan kapasitas tanah menyimpan air, adalah memperkuat tanaman agar lebih efisien dalam menggunakan air khususnya di musim kemarau panjang. Langkah ini dapat ditempuh dengan memanfaatkan fungsi silika (Si) dalam bentuk asam silikat (H2SiO4), yang sangat vital fungsinya dalam mengatur respirasi tanaman.
Tanaman kelapa sawit yang cukup asupan Si-nya mampu tetap membuka stomata (mulut daun) di saat musim kemarau, sehingga tidak terganggu produksinya. Sedangkan tanaman yang tidak cukup Si, pada saat kemarau stomatanya menutup agar tidak banyak kehilangan air. Akibatnya, fotosintesis melambat dan produksi turun.
Sementara itu, pada tanaman kelapa sawit dengan aplikasi pupuk Si berukuran nano dan dilengkapi dengan fungi pelapuk Si mampu menghemat penggunaan air hingga 50%, dan tanaman tetap tumbuh dan berproduksi secara normal, atau bahkan produksi TBS mampu naik 10% di tanah mineral.
Selain itu, Si yang sudah diserap tanaman akan diendapkan di dinding sel, sehingga melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit khususnya ulat-ulat pemakan daun. Keberadaan fungi pelarut Si juga terbukti bersifat antagonis terhadap penyakit busuk pangkal batang, akibat fungi ganoderma.
Bukan Ekstensifikasi untuk Program B50
Meski tergolong salah satu program pemerintah yang cukup ditekankan, dengan memanfaatkan tanaman sumber pangan untuk energi (bahan bakar), program B50 yang sumber biodiesel pengganti solarnya semuanya dari CPO tentu bukan tanpa risiko. Sudah banyak ulasan tentang hal ini sebelumnya, di mana serapan CPO domestik meningkat tetapi yang dikorbankan adalah volume ekspor yang selama ini menghasilkan cukup besar devisa.
Kita mungkin juga sudah tahu bahwa dana yang dihimpun dari ekspor tersebut digunakan utamanya untuk mendukung subsidi program biodiesel selama ini. Selain itu, untuk membiayai peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat yang total luasnya sekitar enam juta ha, serta kegiatan pembinaan UMKM, riset, dan promosi.
Jika volume ekspor turun tentu saja nilai devisanya juga turun, sehingga pemerintah perlu mencari cara untuk menutupi kekurangan akibat implementasi program B50 tersebut. Karena masih berfokus pada kelapa sawit untuk pemenuhan bahan baku bahan bakar nabati (BBN), maka yang tampak lebih mudah bagi pemerintah adalah pembuka lahan baru, meski harus menerjang kesepakatan moratorium perluasan kebun kelapa sawit dengan negara-negara Uni Eropa.
Sekilas tentu ini adalah pilihan yang logis, mengingat ketersediaan lahan di wilayah yang ditargetkan masih cukup dan kepadatan penduduk relatif rendah. Namun, menjadikan Papua sebagai taruhan perubahan lingkungan dari hutan ke perkebunan kelapa sawit tentu akan memicu berbagai konflik, baik domestik maupun internasional.
Oleh karena itu, tanpa bermaksud mengulang saran berbagai pihak yang telah disampaikan sebelumnya, maka langkah tersebut perlu ditinjau ulang dan kembali mempertimbangkan strategi intensifikasi sebagai penggantinya. Berbagai teknologi sudah dihasilkan melalui kegiatan investasi bidang riset yang menunggu implementasi, guna menuju perkebunan kelapa sawit RI yang berkelanjutan.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa langkah-langkah mitigasi yang lebih tepat tersebut memerlukan waktu. Artinya, tidak dapat dieksekusi secara reaktif, tetapi harus dengan perencanaan dan konsistensi yang tinggi!
*) Profesor Riset di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Bogor – Riset Perkebunan Nusantara (RPN), Ketua Umum Asosiasi Inventor Indonesia (AII) & Koordinator Komlitbang Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)
