Peternak Minta Dilibatkan MBG, Pangkas Impor Susu Tinggi 80%

Oleh Teguh Boediyana,
Ketua Dewan Persusuan Nasional

UKMDANBURSA.COM  – Di tengah kebutuhan memperkuat cadangan devisa guna meredam gejolak anjloknya rupiah, tingginya ketergantungan impor susu yang mencapai 80% kebutuhan nasional sangat disayangkan belum menjadi perhatian pemerintah. Pembiaran yang sangat ironis terjadi di negeri agraris ini menunjukkan pengurangan kebocoran devisa dan peningkatan kesejahteraan peternak — melalui penguatan industri susu domestik — belum menjadi prioritas serius.

Padahal, setiap peluang penghematan devisa dan peningkatan kesejahteraan peternak Indonesia seharusnya menjadi agenda strategis pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apalagi, kendati delapan belas tahun sudah Hari Susu Nusantara (HSN) ditetapkan sejak 2008, nasib sektor persusuan di Tanah Air tak banyak perbaikan. 

Hari Susu Nusantara, yang ditetapkan tanggal 1 Juni, salah satu tujuan adalah mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar. Namun demikian, sampai saat ini ketika Hari Susu Nusantara ke-18 diperingati, apa yang menjadi tujuan tersebut belum nampak wujudnya secara signifikan.

Produksi susu segar dalam negeri masih sekitar 20% dari kebutuhan nasional. Populasi sapi perah juga masih pada kisaran 600 ribu ekor, dan rata-rata pemilikan sapi perah rakyat masih sekitar 2-4 ekor.

Artikel pilihan:
Konflik Iran dan Antisipasi Rupiah Berdarah, Menuju Berapa Merujuk Sejarah?

Presiden Harus Selamatkan Peternak
Menyambut Hari Susu Nusantara Ke-18 dan melihat kenyataan yang ada dalam industri persusuan di negara kita saat ini, Dewan Persusuan Nasional (DPN) mengusulkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan perbaikan. Utamanya melalui hal-hal penting sebagai berikut:

Pertama, menetapkan usaha peternakan sapi perah khususnya peternakan sapi perah rakyat menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan.

Artikel pilihan:
Protein Power: Senjata Indonesia Hadapi Geopolitik Memanas

Kedua, pemerintah segera menerbitkan peraturan perundangan sekurang-kurangnya dalam bentuk Instruksi Presiden, sebagai payung hukum untuk mempercepat perkembangan peternakan sapi perah rakyat. Penguatan industri ini mampu berperan besar untuk menciptakan lapangan kerja terutama untuk generasi muda serta swasembada susu.

Ketiga, memberi kesempatan kepada peternak sapi perah rakyat dapat ikut menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka produksi. Sejauh ini, susu segar yang dihasilkan peternak sapi perah rakyat hanya sebagai bahan baku Industri Pengolahan Susu (IPS) dan nilai tambah serta keuntungan dari susu segar menjadi berbagai produk susu tidak ikut dinikmati para peternak. Perlu ada keberanian politik dari pemerintah agar peternak sapi perah dapat lebih sejahtera.

Keempat, dengan berkembangnya investasi peternakan sapi perah skala besar hendaknya diatur agar terjadi kemitraan yang ideal dengan peternak sapi perah rakyat. Sekurang-kurangnya 20% sapi perah skala besar diplasmakan kepada peternak sapi perah rakyat.

Kelima, hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat perlu dipacu sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keenam, dengan pertimbangan harga sapi perah impor sangat tinggi, maka perlu ada subsidi atas harga sapi perah impor untuk peternak sapi perah rakyat, dalam upaya meningkatkan skala pemilikan sapi dari para peternak.

Jakarta, 31 Mei 2026