Hentikan Paradoks Fiskal Indonesia

Oleh Anthony Budiawan,
Managing Director
Political Economy and Policy Studies

UKMDANBURSA.COM  – Kondisi fiskal Indonesia semakin memprihatinkan. Keuangan negara terus melemah.

Rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) turun tajam, hanya mencapai 9,3 persen pada triwulan I 2026, terendah di antara negara-negara ASEAN-7. Di sisi lain, pembayaran bunga utang negara terus melonjak, mencapai 25,1 persen terhadap penerimaan negara. Angka ini sangat tinggi dan sudah masuk kategori yang membahayakan keberlanjutan fiskal.

Artikel pilihan:
Konflik Iran dan Antisipasi Rupiah Berdarah, Menuju Berapa Merujuk Sejarah?

Menkeu: Uang Kita Banyak vs Panda Bond
Siapa pun yang melihat rasio-rasio tersebut secara jernih akan mengatakan bahwa fiskal Indonesia sedang tidak sehat. Tetapi, hal ini tampaknya tidak berlaku bagi para pejabat pemerintah. Menteri Keuangan RI berulang kali menyatakan bahwa keuangan Indonesia sehat dan kuat: “uang kita banyak”.

Padahal, narasi seperti ini tidak membantu sama sekali. Bahkan, hal tersebut dapat menimbulkan antipati publik, karena pemerintah terlihat tidak menyampaikan informasi sesuai fakta, alias disinformasi.

Dalam pengertian yang lebih keras, hal itu dapat dipandang sebagai bentuk pembohongan publik. Pemerintah perlu waspada: publik bukan makhluk naif yang dapat diberi disinformasi secara terang-terangan. Ini paradoks pertama.

Kedua, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu mengunjungi Washington DC dan bertemu dengan para petinggi lembaga internasional. Setelah kembali ke Indonesia, beredar berita bahwa menteri menolak tawaran pinjaman dari lembaga-lembaga internasional tersebut. Nilainya fantastis, sekitar 25–35 miliar dolar AS.

Alasannya, Indonesia tidak membutuhkan pinjaman luar negeri. Sekali lagi: “uang kita banyak”.

Namun faktanya, Indonesia kini diberitakan akan menerbitkan surat utang internasional di China melalui skema Panda Bond. Rencana penerbitan obligasi internasional ini justru membuka kembali pertanyaan atas komunikasi Menteri Keuangan Purbaya: apakah benar ada tawaran pinjaman dari lembaga internasional, dan apakah benar uang negara begitu banyak sehingga Indonesia tidak memerlukan pinjaman luar negeri?

Ini paradoks kedua: rencana penerbitan Panda Bond di tengah narasi “uang banyak”.

Intervensi Pasar Obligasi Kontraproduktif?
Selanjutnya, Indonesia diberitakan akan mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau Bond Stabilization Fund untuk menjaga agar harga obligasi pemerintah tidak turun, atau agar yield (imbal hasil) tidak naik. Intinya, pemerintah akan melakukan intervensi di pasar obligasi pemerintah.

Intervensi ini melengkapi intervensi kurs rupiah di bidang moneter. Bahkan, mungkin juga melengkapi intervensi harga saham di pasar modal. Jika demikian, RI menuju jadi negara intervensi: harga saham di pasar modal yang merefleksikan sektor riil atau industri, kurs rupiah yang merefleksikan sektor moneter, dan harga obligasi pemerintah yang merefleksikan sektor fiskal, semuanya dijaga melalui intervensi.

Bond Stabilization Fund, atau dana intervensi obligasi, menimbulkan sejumlah pertanyaan serius. Pertama, siapa yang akan diminta pemerintah untuk terlibat dalam pembelian obligasi tersebut?

Melihat kondisi keuangan pemerintah yang sedang cekak, hampir tidak mungkin intervensi dilakukan langsung oleh pemerintah. Pembelian kembali obligasi pemerintah sama saja dengan melunasi utang pemerintah sebelum jatuh tempo. Hal ini hampir mustahil dilakukan dengan uang negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Artikel pilihan:
Morgan Stanley Capital International dan Puncak Gunung Es Masalah Ekonomi RI

Pemerintah sendiri faktanya sedang membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk membiayai defisit anggaran dan membayar obligasi yang jatuh tempo. Apabila uang negara dipakai untuk membeli kembali obligasi, maka belanja terjadwal dan belanja wajib, seperti subsidi, infrastruktur, belanja sosial, dan pengeluaran penting lainnya, dapat terganggu. Padahal, beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) misalnya, semakin berat seiring harga minyak dunia naik.

Kedua, dalam Undang-Undang (UU) APBN yang disetujui bersama DPR, uang negara hanya boleh digunakan untuk mata anggaran yang tercantum dalam APBN. Artinya, dana APBN tidak boleh digunakan untuk pengeluaran lain yang tidak memiliki dasar anggaran dalam APBN.

Dengan demikian, pihak yang tersisa untuk diharapkan membeli kembali obligasi pemerintah hanyalah Bank Indonesia dan bank-bank pemerintah atau Himbara. Bank Indonesia, dalam skala tertentu, tampaknya sudah melakukan hal itu.

Namun, apabila pembelian tersebut ditingkatkan dalam jumlah signifikan, Bank Indonesia akan menghadapi persoalan neraca karena harus mengakumulasi obligasi pemerintah dalam jumlah yang tidak normal. BI berisiko berubah menjadi institusi pembiayaan fiskal. Hal ini bertentangan dengan misi bank sentral yang seharusnya independen dan tidak menjadi kepanjangan tangan fiskal. Hal itu juga berpotensi bertentangan dengan UU tentang BI. Ini paradoks ketiga.

Masalah berikutnya tidak kalah serius. Intervensi terhadap harga obligasi dan yield membuat pasar tidak lagi mencerminkan risiko yang sebenarnya. Intervensi membuat harga obligasi tampak relatif tinggi dan yield tampak relatif rendah.

Bagi investor yang menilai harga hasil intervensi tersebut terlalu tinggi, intervensi justru dapat menjadi sinyal untuk melakukan penjualan. Dalam situasi seperti itu, kebijakan yang dimaksudkan untuk menahan tekanan pasar malah dapat memicu rush jual obligasi.

Di sisi lain, karena harga obligasi dipertahankan relatif tinggi, atau yield ditekan relatif rendah, penerbitan obligasi di pasar perdana berisiko tidak diminati investor. Dengan kata lain, obligasi baru di pasar perdana bisa tidak laku. Ini paradoks keempat.

Pemerintah perlu menyadari risiko dari pola komunikasi dan kebijakan seperti ini. Dalam situasi fiskal yang rapuh, jelas disinformasi, intervensi berlebihan, serta pengaburan risiko pasar tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, hal tersebut bahkan dapat memperbesar bahaya bagi ekonomi Indonesia.

18 Mei 2026