Simak Cara Pemerintahan Prabowo Perpendek Rantai Distribusi Kebutuhan Pokok

UKMDANBURSA.COM  – Di tengah kenaikan tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan data Word Bank, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok di Tanah Air. Hal ini diyakini membantu menurunkan harga-harga barang yang dibutuhkan masyarakat luas.

Salah satu caranya adalah membangun koperasi di hampir seluruh desa di Nusantara, yang dinilai merupakan solusi konkret untuk memotong jalur panjang distribusi pangan dan barang-barang kebutuhan yang lain. Pemerintah telah meluncurkan program yang menargetkan pembentukan/revitalisasi 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia, tidak hanya untuk memperkuat distribusi pangan dan kebutuhan pokok masyarakat, namun juga kemandirian ekonomi rakyat.

“Kita memulai suatu usaha besar. Koperasi adalah alat perjuangan bagi mereka yang lemah. Yang kuat membuat PT (perseroan terbatas), holding, incorporated. Tapi bagi rakyat kecil, koperasi adalah kekuatan kolektif,” kata Presiden Prabowo dalam keterangan yang disampaikan Kementan di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Berita terkait:
Koperasi Merah Putih: Super Supply Chain UMKM, Mesin Pengganda Ekonomi Desa

Mentan Andi Amran Sulaiman menyambut positif gerakan koperasi ini. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi ujung tombak dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil, sekaligus meningkatkan daya saing petani di tingkat lokal.

“Koperasi adalah solusi konkret untuk memotong jalur panjang distribusi pangan. Kalau koperasi desa kuat, petani tidak lagi dijepit tengkulak atau mafia. Ini momentum kebangkitan ekonomi desa,” tegas Mentan Amran.

Ia juga menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) akan mendukung penuh KDMP. Melalui koperasi, ke depan tidak boleh lagi ada pupuk oplosan yang merugikan petani, beras yang tidak sesuai mutu, maupun minyak goreng yang tidak sesuai takaran dan merugikan masyarakat.

“Koperasi desa akan menjadi simpul baru dalam tata niaga pangan nasional, yang lebih sehat dan berpihak pada petani. Upaya ini sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” tegas Mentan Amran.

Manipulasi Kualitas Beras RI-Malaysia
Presiden mengatakan, konsep koperasi ibarat lidi yang lemah jika berdiri sendiri, namun menjadi kuat bila disatukan. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi inti dari gerakan koperasi, yang diharapkan mampu mengangkat kekuatan ekonomi rakyat kecil menjadi pilar kekuatan nasional.

Kepala Negara juga menyoroti praktik-praktik curang dalam distribusi pangan yang merugikan masyarakat luas. Ia mencontohkan manipulasi kualitas beras yang marak terjadi.

Ia menjelaskan, manipulasi mutu beras tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. “Banyak yang nakal, beras biasa diganti saja stempelnya jadi beras premium. Tapi, ini terjadi di banyak negara, di Malaysia juga lagi heboh. (Seperti) itu harus kita tertibkan,” tegas Presiden.

Baca juga:
BI Ada Ruang Turunkan BI Rate, untuk Menggairahkan Sektor Riil dan Pasar Modal

Presiden mengungkapkan, ia telah menerima laporan masalah tersebut dari Mentan Amran pada saat menjabat pada periode sebelumnya. Mentan Amran telah mengambil langkah tegas terhadap mafia pangan.

“Beliau (Amran) waktu jadi Menteri Pertanian dulu, sudah ditindak para mafia pangan ini. Tapi muncul lagi muncul lagi, mencoba-coba lagi. Sama dengan kasus minyak goreng, dalam satu botol dikurangi 10 persen, 20 persen. Itu besar sekali, karena 20 persen dari sekian juta ton itu nilainya luar biasa,” tandas Presiden.

Menurut Presiden, praktik-praktik ini adalah bentuk anomali ekonomi yang harus segera dilacak dan dihentikan. Ia menekankan, kini, negara memiliki kemampuan yang jauh lebih baik untuk mengawasi mutu dan distribusi pangan.

“Sekarang kita bisa cepat lacak. Laboratorium untuk periksa mutu beras, pangan, dan sebagainya sudah banyak di daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, jadi permainan-permainan seperti itu bisa langsung kita deteksi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hingga hari ini, sebanyak 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah resmi terbentuk di seluruh Indonesia, dan sebanyak 108 koperasi sudah siap beroperasi. Koperasi ini akan bergerak di berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan terutama dalam hal pangan, serta mempertimbangkan pula potensi di masing-masing desa.

“Kita tidak boleh bergantung pada impor pangan. Kita harus berdaulat, berswasembada pangan, air, dan energi. Kita harus memberdayakan petani kita sendiri, dengan sistem yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.