RAPBN Anggarkan Ketahanan Pangan Rp 164,4 Triliun, Indonesia Percepat Swasembada Tahun Ini

JAKARTA, ukmdanbursa.com – Pemerintah berencana menganggarkan Rp 164,4 triliun dalam RAPBN 2026 untuk memerkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, Indonesia siap swasembada tahun Ini.

“Ini hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita jadikan momen itu untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun 2025 kita bisa merebut swasembada pangan,” kata Mentan Amran dalam keterangan usai memimpin upacara HUT RI di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

Berita terkait:
Cek Harga Emas Dunia Menuju US$ 3.600/Troy Ounce, Logam Mulia Rp 2.150.000/Gram

Mentan menegaskan, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia merupakan tonggak penting untuk melakukan lompatan besar di sektor pertanian. Capaian ini tidak lepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto dan kerja keras seluruh jajaran Kementan serta petani di lapangan.

“Berkat dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden dan perjuangan kita semua, target swasembada bisa kita percepat. Dari empat tahun menjadi satu tahun,” ungkapnya.


2025, Beras Surplus 4,86 Juta Ton
Mentan Amran menyebutkan hingga September 2025, produksi beras nasional diproyeksi surplus mencapai 4,86 juta ton. Sedangkan stok beras di Perum Bulog menembus 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) naik hingga 122 persen, melampaui target pemerintah.

“Kementerian Pertanian (Kementan) juga berhasil merebut kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah sebelumnya berada di posisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Reformasi birokrasi di lingkungan Kementan juga mencatat lompatan signifikan dari 79,64 menjadi 85,12. Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkat dari 66,79 menjadi 74,46,” ujarnya.

Capaian ini, lanjut Amran, mendapat pengakuan dari berbagai lembaga internasional, Ini termasuk Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), FAO, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Artikel pilihan:
Membuka Catatan Jelang Proklamasi: 36 Jam yang Menegangkan



Berhenti Impor Beras
Selain menjaga ketahanan pangan dalam negeri, keberhasilan Indonesia juga berkontribusi terhadap stabilitas pangan dunia. Sejak Januari 2025 Indonesia berhenti impor beras. Hal ini berpengaruh terhadap harga beras dunia yang turun dari USD 460 menjadi USD 370 per ton.

“Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri. Petani kita juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” tandas Amran.

Mentan Amran menegaskan dengan capaian dan momentum yang ada, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meneguhkan diri sebagai bangsa yang merdeka pangan. Tanpa pangan yang kuat, negara bisa bermasalah.

“Dengan pangan yang kuat, bangsa ini berdiri tegak. Inilah makna sejati swasembada yang akan kita rebut tahun ini,” ucapnya.


Subsidi Pupuk Rp 46,9 Triliun?
Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mengalokasi anggaran Rp 164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran ini merupakan dukungan komprehensif sisi produksi, konsumsi, hingga distribusi pangan.

“Untuk itu tahun 2026, anggaran Rp164,4 triliun kami arahkan untuk mendukung petani, nelayan, dan seluruh rantai pasok pangan nasional. Penting untuk memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan untuk mendukung sisi produksi, alokasi anggaran ketahanan pangan tahun 2026 mencapai Rp 114,1 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas petani melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, pembangunan bendungan, serta jaringan irigasi. 

“Dukungan ini juga mencakup program cetak sawah baru, bantuan benih unggul, dan pengembangan kawasan pertanian strategis, DAK (Dana Alokasi Khusus) hingga Dana Desa Ketahanan Pangan. Anggaran ini guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan,” ucap Sri.

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,4 triliun untuk memastikan masyarakat dapat menikmati harga pangan yang terjangkau. Dana ini digunakan untuk program bantuan kerawanan pangan, Gerakan Pangan Murah, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah agar tetap dapat mengakses pangan bergizi dengan harga terjangkau.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penguatan distribusi dan cadangan pangan sebesar 29,9 triliun. Anggaran ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani, sarana prasarana distribusi, khususnya di pelabuhan perikanan, serta penyediaan cadangan pangan oleh Perum Bulog.

“Bulog akan menjaga stok beras dan gabah hingga 3 juta ton, dengan anggaran Rp 22,7 triliun. Ini menjadi langkah strategis agar kita mampu merespons gejolak harga dan pasokan,” ujar Sri Mulyani.

Dengan strategi komprehensif ini, pemerintah optimistis RAPBN 2026 mampu meningkatkan kemandirian pangan, mendorong produktivitas, menjaga stabilitas harga di tingkat petani, serta memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan.