Indeks Kepercayaan Industri Tembus 52,89, BM CPO dan Mineral ke AS Bisa Dekati 0%?

JAKARTA, ukmdanbursa.com – Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2025 tembus 52,89. Kinerja industri ini naik 1,05 poin dibanding bulan Juni 2025 dan naik 0,49 poin dibanding Juni tahun lalu.

“Karena di atas 50, berarti berada pada tahap ekspansif, di tengah momentum libur sekolah dan tahun ajaran baru 2025. Sebanyak 22 subsektor ekspansi, dari 23 subsektor pengolahan nonmigas yang dibina Kemenperin,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif saat rilis IKI, di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Berita terkait:
Astra Otoparts (AUTO) Solid Mengarungi Fluktuasi Ekonomi, Ekspor Melejit

Kesepakatan Dagang Trump-Prabowo
Perbaikan indikator penting kinerja industri di Tanah Air ini juga terjadi di tengah tercapainya kesepakatan dagang antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto. Bila sebelumnya, pada 2 April 2025, Trump menetapkan kenaikan tarif impor resiprokal atas produk Indonesia mencapai 32%, kini diturunkan menjadi 19%. Di sisi lain, Indonesia antara lain membebaskan bea masuk atas barang-barang buatan negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rangkaian tahapan kompleks negosiasi bilateral terkait kebijakan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) telah memasuki fase baru dengan diterbitkannya Joint Statement Kesepakatan Perdagangan antara Indonesia dan AS pada tanggal 22 Juli lalu. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan penurunan tarif paling rendah, dibandingkan negara-negara yang menyebabkan defisit neraca perdagangan dengan AS, yakni dari angka 32% menjadi sebesar 19%.

Negara yang kena tarif resiprokal dari AS yang lebih tinggi antara lain Cina. Alasannya, AS memiliki defisit perdagangan sangat besar dengan Tiongkok, yang kini merupakan ekonomi terbesar kedua dunia.

RRT mulai 5 April 2025 kena tarif impor dasar oleh AS 10%. Kemudian, mulai 9 April, tarif resiprokal khusus naik signifikan, yang efektifnya bisa mencapai 125–145% pada produk-produk tertentu setelah eskalasi tambahan.

Airlangga mengatakan, AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa pasar ekspor hingga mencapai 11,22% pada tahun 2024 dan menduduki posisi strategis sebagai negara asal penanaman modal asing sebesar USD 3,7 miliar pada tahun 2024. AS tercatat selama ini juga menjadi penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar dengan Indonesia, berbanding terbalik dengan Cina yang terus menjadi penyebab defisit neraca perdagangan RI.

“Secara umum Joint Statement menggambarkan kesepakatan yang telah dibahas dan AS menunjukkan poin-poin penting dan komitmen politik baik Indonesia maupun Amerika yang akan menjadi dasar perjanjian perdagangan nanti. Nah, tentu akan dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan yang menyangkut kepentingan kedua negara,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini.



BM Minyak Sawit hingga Kakao Bisa Dekati 0%?
Lebih lanjut, kata mantan ketua umum Partai Golkar ini, perundingan terkait detail teknis masih akan terus dilakukan untuk menyepakati sejumlah poin kepentingan. Hal ini terutama guna menurunkan bea masuk (BM) produk unggulan RI ke AS, seperti CPO atau produk minyak sawit.

“Ini seperti daftar barang asal Indonesia yang akan mendapatkan tarif resiprokal lebih rendah dari 19% hingga mendekati 0%. Itu antara lain kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro dan produk mineral lainnya, serta komponen pesawat terbang dan produk industri dari kawasan tertentu,” ujar Menko.   

Pemindahan Data Pribadi ke AS dan Apa Lagi?
Mengenai pemindahan data pribadi, Menko Airlangga menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS akan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi antarnegara. Kesepakatan tersebut akan menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan yang berbasis di AS.

Kedua negara sepakat agar Indonesia menyiapkan protokol terkait cross border data pribadi yang akan menjadi panduan tata kelola lintas negara dan perlindungan data pribadi. Pengaliran data antarnegara juga tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasar pada hukum nasional tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Selain itu, pemerintah RI juga akan memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital (transmisi cloud dan kabel) dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance. Airlangga menyebutkan, saat ini, terdapat 12 perusahaan AS yang membangun dan mengoperasikan fasilitas data center di Indonesia, di antaranya Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Google, Equinix, EdgeConneX, hingga Oracle.

Selanjutnya, Menko Airlangga menyebutkan, fasilitasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diberlakukan secara terbatas hanya bagi produk teknologi informasi dan komunikasi, data center, dan alat kesehatan AS, dengan tetap memenuhi pengaturan impor dan dilakukan pengawasan oleh kementerian/lembaga (K/L) teknis. Untuk pengakuan terhadap sertifikat Food and Drug Administration (FDA) untuk medical devices, Menko menyebut bahwa sebelumnya Indonesia pernah melaksanakan mekanisme tersebut, yakni untuk vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh negara lain.

“Pada sektor industrial commodities, mineral kritis menjadi bagian dari industrial commodities tersebut, di mana Indonesia menyepakati kerja sama komoditas hasil industri dalam bentuk produk mineral kritis yang telah melalui proses produksi atau tidak lagi sebagai barang mentah (ore). Selanjutnya, untuk pembiayaan investasi termasuk pada bidang mineral kritis tersebut, Danantara melakukan kerja sama dengan Development Finance Corporation (DFC),” tutur Menko.

Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia terus terbuka terhadap investasi dari berbagai negara untuk mendorong sektor strategis. Ini termasuk investasi dari negara adidaya tersebut.

Terkait impor bahan pangan, Menko Airlangga menyebutkan bahwa komoditas yang dilakukan impor merupakan komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ini seperti kedelai, gandum, dan kapas.

Komoditas tersebut juga digunakan untuk kebutuhan produksi pangan pada sektor makanan dan minuman, dalam rangka menjaga stabilitas inflasi (volatile food). Selain itu, terkait penerapan perizinan impor dan neraca komoditas, lanjut dia, lebih ditujukan untuk mengatur mekanisme supply and demand, sehingga pelaksanaan impor pangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nasional.

Menko Airlangga menambahkan, pihak AS juga memberikan komitmen melakukan rencana investasi di Indonesia. Ini di antaranya adalah kerja sama pembangunan fasilitas CCS senilai USD 10 miliar dengan ExxonMobil, pusat data di Batam senilai USD 6,5 miliar dengan Oracle, infrastruktur cloud dan Artificial Intelligence (AI) senilai USD 1,7 miliar dengan Microsoft, pengembangan AI dan cloud di Indonesia senilai USD 5 miliar dengan Amazon, hingga fasilitas produksi CT scanner pertama di Indonesia senilai Rp 178 miliar dengan General Electric (GE) Healthcare.

Melalui kesepakatan perdagangan dengan AS tersebut, Indonesia berharap akan meningkatkan daya saing, inovasi, capacity building, Research and Development (R&D), perkembangan digital ekonomi, penguatan logistik interkoneksi antarpulau yang lebih efisien, serta peningkatan perdagangan dan Investasi. “Apa yang dilakukan pemerintah melalui kerja sama dengan Amerika adalah menjaga kesimbangan internal dan eksternal, agar neraca perdagangan terjaga dan momentum ekonomi serta penciptaan lapangan kerja bisa terjamin. Seperti yang kita tahu kalau 32% artinya tidak ada dagang, sama dengan dalam tanda kutip embargo dagang dan itu satu juta pekerja di sektor padat karya bisa terkena hal yang tidak diinginkan,” ungkap Menko Airlangga.