Pelaku Industri Tekstil Tuntut Presiden Prabowo Bendung Impor dan Lakukan Revitalisasi

JAKARTA, ukmdanbursa.com – Kalangan profesional tekstil yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Institut Teknologi Tekstil – Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (IKA Tekstil) mendesak pemerintah untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Dalam acara deklarasi penyelamatan industri tekstil di Jakarta, Ketua Umum IKA Tekstil Riady Madyadinata menyampaikan keprihatinan atas kehancuran industri tekstil nasional.

Puluhan perusahaan tercatat sampai tutup. Pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah, mencapai ratusan ribu karyawan di sektor sandang ini.

“Dengan deklarasi ini, kami yang merupakan bagian dari stakeholder akan menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) nasional,” ucap Riady dalam keterangan di Jakarta, 30 September 2025.

Berita pilihan:
Asing Masuk Saham Tembus Rp 4,51 Triliun, Mengapa Tak Mampu Redam Kejatuhan Rupiah?

Kengganan Kemenperin dan Kemendag
Dalam deklarasi itu, IKA Tekstil mendesak pemerintah untuk menyelesaikan penyebab masalah utama, yaitu banjir produk impor. Berdasarkan hasil analisis IKA Tekstil, importasi ilegal maupun yang bersifat legal dengan mekanisme kuota, keduanya menjadi penyebab banjirnya produk impor.

“IKA Tekstil melihat adanya keengganan banyak pihak di tubuh pemerintah — baik Kemenperin, Kemendag, maupun Kemenkeu untuk menerapkan trade remedies baik antidumping maupun safeguard. Ini semakin membuka akses barang impor murah,” imbuhnya.

IKA Tekstil juga menilai, baik impor ilegal maupun impor dengan kuota masih menjadi bahan permainan mafia, baik pemain swasta maupun oknum pejabat yang bercokol di pemerintahan. Untuk itu, pihaknya meminta agar Presiden Prabowo Subianto bersama menteri barunya turun langsung membasmi para mafia ini.

Artikel pilihan:
Suku Bunga Rendah Kebijakan Tepat Meski Alasan Salah?


Ubah ke Preshipment Inspection
Ketua Tim Perumus Deklarasi IKA Tekstil Ferly Norman menyatakan, untuk penanganan importasi ilegal, pihaknya meminta pemerintah memperbaiki sistim impor melalui preshipment inspection atau port to port manifest. Sedangkan untuk importasi yang menggunakan mekanisme kuota di Kementerian Perindustrian, Ferly mengusulkan pelarangan impor oleh importir umum, pembatasan jumlah pelabuhan masuk, dan pelaporan faktur pajak barang.

“Jadi jangan asal kasih kuota impor. Ini harus bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Ferly.

Setelah membereskan penyebab utama permasalahan, langkah berikutnya pemerintah perlu merevitalisasi industri agar kembali sehat. Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan berbagai macam insentif, untuk menekan biaya produksi baik dari sisi energi, teknologi, biaya perbankan, dan lainnya.

Ia menambahkan, insentif yang dilakukan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya akan mengerek kesejahteraan masyarakat.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya Nandi Herdiaman juga menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo, yang telah menunjuk Letjen Djaka Budi Utama sebagai dirjen Bea dan Cukai serta terakhir Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan.

“Memang, salah satu permasalahan utama impor ini kan importasi ilegal, terutama praktik importasi borongan atau kubikasi,” ungkap Nandi.

Pihak IPKB mengusulkan agar Menkeu secara tegas melarang praktik importasi borongan. Pasalnya, praktik ini diduga sebagai pintu masuk utama banjirnya importasi pakaian jadi.

“Dengan Dirjen BC dan Menkeu yang baru, komitmen baru, sehingga ada harapan baru untuk membendung importasi ilegal. Kami harap komitmen ini juga dilakukan di kementerian lainnya, sehingga produk lokal bisa kembali berjaya di pasar domestik,” ujarnya.