Farhan Aqil Sauqi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI). Foto: Dokumentasi pribadi/Instagram.
JAKARTA, ukmdanbursa.com – Kalangan pertekstilan nasional meminta pemerintah menghentikan sepak terjang oknum pejabat rezim pro-impor. Pecopotan para oknum pengkhianat program hilirisasi dan industrialisasi ini merupakan langkah awal memutus tren deindustrialisasi dan memulai reindustrialisasi di Tanah Air.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan, selain importasi ilegal, importasi pakaian jadi legal pun sangat mengganggu produsen khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM), karena produk tersebut dijual dengan harga sangat murah. Praktik tersebut diduga mengarah pada predatory pricing, yang berpotensi menekan daya saing dan mengancam keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.
“Kami perlu menanggapi permintaan kalangan peritel agar perizinan produk impor dipermudah dan dipercepat. Justru saat ini, kami tengah dalam pembicaraan bersama Kementerian Perindustrian untuk menerapkan Bea Masuk Tindak Pengamanan atau safeguard untuk pakaian jadi impor,” kata Nandi dalam pernyataan di Jakarta, diterima Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, harga pakaian jadi dan apparel lainnya di Cina jauh lebih mahal dari yang dijual di Indonesia. Sejak tahun 1999, Cina menerapkan Undang-Undang tentang Harga yang biasa mereka sebut sebagai regulasi anti-predatory pricing. Bahkan, hampir seluruh global brand yang dijual di Tiongkok adalah made in China.
IPKB melihat bahwa aturan di Cina membawa pekerja di sektor manufaktur dan retailnya sama-sama hidup. “Sedangkan di sini, mereka menjual dengan harga sangat murah karena tidak ada aturannya. Di sini kami dikorbankan demi wisata belanja barang impor,” ungkap Nandi.

Artikel pilihan:
Jensen Huang Mundur: Guncangan Nvidia, Ekosistem AI, dan Taruhan IPO Anthropic
Untuk itu, IPKB meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan kabinet beserta birokrasi yang masih berupaya untuk melakukan relaksasi impor. Padahal, sektor hulu dan antara di Indonesia menjadi korban nyata dari rezim pro-impor ini, dan sudah ratusan perusahaan gulung tikar.
Oknum Pejabat Biang Kerok Pabrik Tutup
Sementara itu dari sektor hulu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menyatakan, relaksasi impor yang masih menjadi andalan banyak pejabat di pemerintahan untuk memperbaiki kondisi industri tekstil justru telah menjadi biang kerok penyebab tutupnya ratusan pabrik hingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Bertahun-tahun mereka memberikan berbagai macam insentif lalu disertai dengan relaksasi impor bahan baku sebagai senjata pamungkasnya, dan tren PHK di sektor produksi serat, benang, hingga kain masih terus berlangsung. Sekarang mereka mulai godok relaksasi impor pakaian jadi. Di tengah kita berupaya untuk memperbaiki integrasi dan ekosistem industri dari hulu ke hilir, mereka malah berusaha menghancurkan seluruh ekosistem,” tambah Aqil.
APSyFI berpendapat importasi pada dasarnya boleh dibuka, asalkan dilakukan secara fair baik dari sisi harga maupun prosedur. Masalahnya, pejabat rezim pro-impor ini selalu menghalangi upaya penerapan trade remedies — baik antidumping maupun safeguard — demi kebijakan relaksasi impornya.
Artikel Pilihan
Siapa Biang Kerok 60 Pabrik TPT Tutup dan 250 Ribu Pekerja Kena PHK?
Aqil juga menyinggung permasalahan kuota impor melalui pertimbangan teknis (pertek) yang dinilai tidak mampu menghindarkan pasar domestik dari praktik dumping, karena konsumen selalu membandingkan harga domestik dengan harga dumping impor. Akibatnya, produsen dalam negeri pun harus mengikuti harga barang impor yang seringkali berada di bawah harga produksi.
“Maka, wajar di kita ada ratusan pabrik tutup karena memang sering jual rugi. Juga wajar jika sektor hilir ingin mengimplementasikan safeguard meski sudah ada pertek, karena mereka tidak ingin kejadian di sektor hulu dan antara terulang,” tandasnya.
Aqil menjelaskan bahwa rezim pro-impor ini sangat pandai berkamuflase, seakan-akan kebijakan insentifnya adalah untuk memperbaiki kinerja industri. Mereka juga diduga memberi laporan menyesatkan dengan angka-angka ‘hijau’ pada Presiden.
“Padahal, kalau kontribusi TPT (tekstil dan produk tekstil) terhadap PDB (produk domestik bruto) masih di bawah 1%, bagaimana bisa mendorong kontribusi sektor manufaktur ke 25%? Di saat Presiden Prabowo tengah berupaya untuk menaikkan kontribusi sektor manufaktur, rezim pro-impor justru menjegalnya,” ungkap Aqil.
Menurutnya, integrasi industri dari hulu ke hilir adalah satu-satunya cara agar ekosistem sektor TPT kembali menciptakan nilai tambah hingga bisa berkontribusi dari sisi pajak, penyelamatan devisa melalui substitusi impor, menghasilkan devisa ekspor, hingga menciptakan lapangan kerja lebih besar.
Ketua Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Rudiansyah mengatakan secara terpisah, pada dasarnya konsumen mengharapkan harga murah dengan kualitas yang baik, namun di sisi lain juga perlu mempertimbangkan daya beli melemah jika derasnya barang impor menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan. “Jadi, kami selalu mengampanyekan penggunaan produk dalam negeri, karena dibuat oleh pekerja asli Indonesia,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah baik di pusat maupun di daerah memberikan porsi lebih besar bagi produk lokal. Produk dalam negeri perlu lebih banyak berada di display retail, agar menarik minat konsumen lebih besar.
Di Cina, Pakistan, India, Türkiye, dan Vietnam, ruang brand lokal di retail bisa 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan global brand karena ada campur tangan pemerintah melalui regulasi. YKTI melihat saat ini sudah banyak brand lokal mampu bersaing dengan global brand baik secara harga maupun kualitas, hanya saja keberpihakan retail masih minim dan belum ada regulasi yang mengaturnya.
“Jika keluhan retail terkait masih banyaknya konsumen yang lari ke Malaysia atau Singapura untuk berbelanja global brand, baiknya meminta pengetatan aturan barang bawaan (penumpang dari luar negeri),” tandasnya.
