Momentum Lebaran dan Penguatan Pariwisata sebagai Mesin Ekonomi

Oleh Teguh Anantawikrama,
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

UKMDANBURSA.COM – Selama bertahun-tahun, pariwisata di Indonesia hampir selalu diposisikan sebagai sektor pelengkap. Ia hanya sering dibicarakan dari sisi jumlah kunjungan, tingkat hunian hotel, atau devisa. Padahal, jika dibaca secara lebih utuh, pariwisata sesungguhnya salah satu mesin konsolidasi ekonomi lintassektor terbesar yang dimiliki Indonesia.

Persoalannya bukan pada besarnya potensi Indonesia. Masalahnya pada cara pandang yang kurang memperhitungkan dampaknya, cara kita memberi prioritas untuk membangunnya.

Artikel pilihan:
Alarm, MBG Perparah Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramadan-Idulfitri

Masih Terfragmentasi
Di lapangan, masyarakat merasakan betul bahwa satu destinasi wisata yang hidup mampu menggerakkan banyak usaha kecil, menyerap tenaga kerja lokal, dan menghidupkan rantai pasok desa hingga kota. Namun di dalam statistik dan perumusan kebijakan, dampak tersebut sering terkesan dibobot tipis dan terfragmentasi.

Inilah paradoks utama pariwisata Indonesia. Padahal, pariwisata bukan sekadar satu sektor – melainkan orkestrator rantai pasok yang mampu menarik banyak gerbong.

Artikel pilihan:
Cegah Pengulangan Kasus Jiwasraya dan Asabri, Jangan Kikis Kepercayaan di Pasar Modal

Gairahkan UMKM
Jika pariwisata dipetakan secara fungsional, ia membentang setidaknya dalam lima lapis rantai pasok utama. Pertama, lapis pembentuk permintaan dan akses pasar: agen perjalanan, platform digital, promosi, penyelenggara event, dan industri kreatif.

Kedua, lapis konektivitas: maskapai, bandara, transportasi darat dan laut, logistik, energi, serta layanan perawatan armada. Ketiga, lapis layanan inti: hotel, resort, homestay, atraksi wisata, pemandu, dan operator aktivitas.

Keempat, lapis konsumsi dan pengalaman wisatawan. Ini mencakup restoran, kuliner lokal, kriya, fesyen, spa, seniman lokal, dan seluruh ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berinteraksi langsung dengan wisatawan.

Kelima, lapis hulu dan sektor pendukung seperti konstruksi, arsitektur, desain interior, furnitur, hingga sistem bangunan. Selain itu, teknologi informasi, pembiayaan, hingga asuransi.

Artinya, pariwisata secara nyata menghubungkan transportasi, logistik, pertanian, perikanan, manufaktur ringan, industri kreatif, sektor digital, jasa keuangan, hingga real estate. Inilah sebabnya, di banyak negara, pariwisata diperlakukan sebagai instrumen pembangunan lintassektor – bukan sebagai subsektor hiburan.

Masalah Struktural RI
Muncul pertanyaan, mengapa di lapangan dampak besar sebenarnya terasa, tetapi tidak tecermin kuat dalam angka-angka kebijakan di Indonesia? Dampak pariwisata ini terdiri dari tiga lapis secara ekonomi.

Pertama, dampak langsung: belanja wisatawan pada hotel, restoran, tiket, dan atraksi. Kedua, dampak tidak langsung: belanja pelaku pariwisata kepada pemasoknya – petani, nelayan, pemasok bahan baku, jasa kebersihan, laundry, transportasi lokal, hingga penyedia teknologi. Ketiga, dampak terinduksi: belanja rumah tangga para pekerja pariwisata dan rantai pasoknya.

Masalah struktural Indonesia muncul, lantaran sebagian besar statistik ekonomi nasional masih mengklasifikasikan sektor berdasarkan jenis usaha, bukan berdasarkan fungsi permintaan. Ketika petani memasok hotel, output tersebut tetap tercatat sebagai pertanian, bukan sebagai bagian dari ekonomi pariwisata. Ketika industri makanan memasok restoran di kawasan wisata, nilainya tercatat sebagai industri makanan biasa.

Akibatnya, kontribusi pariwisata terhadap sektor-sektor lain tidak kembali “dikaitkan” dengan aktivitas wisata yang menjadi pemicunya.

Masalah lain, sebagian besar pelaku yang justru menjadi tulang punggung multiplier – UMKM desa wisata, pedagang lokal, home industry, seniman, dan jasa informal – berada di luar sistem pencatatan formal. Rantai pasok yang sesungguhnya hidup justru tidak terekam utuh.

Masalah ketiga, kebocoran wilayah. Banyak destinasi masih bergantung pada pasokan bahan makanan, furnitur, peralatan, dan jasa profesional dari luar kabupaten atau bahkan luar provinsi. Secara nasional mungkin tercatat sebagai output ekonomi, tetapi secara regional multiplier-nya menguap keluar wilayah.

Terlalu Fokus Aset, Bukan Rantai Nilai
Selama ini, proyek pariwisata sering dinilai dari kacamata sempit: berapa tingkat hunian hotel, berapa lama wisatawan tinggal, dan berapa Internal Rate of Return (IRR) investasi properti. Pendekatan ini tidak salah, tetapi sangat tidak cukup.

Yang jauh lebih menentukan bagi ekonomi daerah adalah seberapa besar bagian rantai pasok yang benar-benar terkonsolidasi di dalam wilayah destinasi. Berapa persen kebutuhan hotel, restoran, oleh-oleh, dan atraksi yang dipasok oleh produsen lokal?

Berapa besar UMKM yang terhubung ke kontrak pasokan rutin, bukan sekadar menjual secara sporadis? Seberapa pendek rantai distribusi antara petani, nelayan, perajin, industri, hingga pelaku pariwisata?

Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mencari solusi terbaik, multiplier pariwisata akan selalu terasa besar di lapangan tetapi rapuh dalam dukungan program dan kebijakan yang efektif.

Butuh Perubahan Kebijakan
Saat ini, Indonesia sedang berbicara tentang hilirisasi, penguatan UMKM, transisi hijau, dan pembangunan ekonomi daerah. Ironisnya, pariwisata – yang secara alami merupakan sektor hilirisasi lintassektor – justru belum diperlakukan sebagai alat konsolidasi nilai dan pertumbuhan.

Kita pun membutuhkan pendekatan baru. Bukan hanya menghitung berapa besar produk domestik bruto (PDB) pariwisata, tetapi memetakan pula arus belanja wisatawan ke sektor-sektor pemasoknya, serta mengukur berapa persen yang benar-benar disuplai oleh pelaku lokal.

Artinya, bukan hanya menghitung jumlah kunjungan, tetapi menghitung berapa tenaga kerja rantai pasok yang tercipta dari setiap satu miliar rupiah belanja wisata. Bukan hanya membangun destinasi, tetapi secara sadar membangun ekosistem pasokannya yang kuat dan berakar.

Menuju Mesin Konsolidasi Ekonomi RI
Saat ini, pariwisata Indonesia berada pada persimpangan penting. Jika ia terus diperlakukan sebagai sektor layanan semata, maka ia akan tetap menghasilkan pertumbuhan, tetapi dengan multiplier yang terbatas dan ‘kebocoran’ tinggi.

Namun jika pariwisata diposisikan sebagai platform konsolidasi rantai nilai – yang menghubungkan UMKM, koperasi, petani, nelayan, industri kreatif, jasa keuangan, dan layanan digital ke pasar wisata – maka tumbuh menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Artinya, ke depan, keberhasilan pariwisata Indonesia seharusnya tidak lagi diukur semata dari ramainya destinasi.

Keberhasilannya harus diukur dari seberapa dalam pariwisata mampu menancap ke struktur produksi domestik, memperpendek rantai pasok, serta memperluas partisipasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Model ini bisa mulai diterapkan dengan mengantisipasi serius momentum akbar Lebaran yang menggerakkan seluruh lapisan masyarakat.

Di sinilah pariwisata sebagai mesin pembangunan Indonesia bisa ditumbuhkembangkan dan bermakna bagi rakyat kita. ***