Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga DPN Apindo. Foto: Dokumentasi pribadi.
Oleh Dr SARMAN SIMANJORANG, M.Si,
Anggota Dewan Pengupahan Nasional, serta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah dan Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga
UKMDANBURSA.COM – Satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka di bidang perekonomian penuh tantangan. Hal ini tak lepas dari pengaruh geopolitik internasional, ketidakpastian perekonomian global, perang dagang, dan kondisi perekonomian lokal.
Target pertumbuhan ekonomi 2025 yang ingin dicapai 5,2% menjadi tantangan, di tengah proyeksi sejumlah lembaga internasional yang hanya kisaran 4,8-4,9%. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai stimulus untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, guna mencapai target yang ditetapkan seperti perluasan Bantuan Langsung Tunai (BLT), program magang fresh graduate, hingga program padat karya.
Berita pilihan:
Purbaya Effect : Mengubah Perasaan Menjadi Kenyataan Pasar?
Evaluasi, Lebih Produktif
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi ke depan, beberapa hal yang menjadi perhatian Prabowo-Gibran perlu dievaluasi dan diperbaiki agar lebih produktif. Ini antara lain :
1.Daya Beli Masyarakat
Pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 57% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Walaupun dalam pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 ada sedikit pergeseran topangan oleh investasi dan ekspor, namun daya beli masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi RI.
Pemerintah dapat menjaga dan mendorong peningkatan daya beli masyarakat, sebagai faktor utama yang memengaruhi volume penjualan bagi pelaku usaha skala kecil, menengah, dan besar. Untuk itu, pemerintah harus mampu menjaga stabilitas harga pangan pokok, serta memastikan stok berbagai bahan pokok pada posisi yang mampu menyuplai kebutuhan pasar.
Pemerintah perlu menunda penyesuaian harga BBM, listrik, dan gas, sampai daya beli masyarakat kita normal seiring perbaikan ekonomi nasional. Faktor-faktor yang memengaruhi daya beli wajib diperbaiki pemerintah, seperti inflasi dan fluktuasi harga barang, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pendapatan riil yang tidak meningkat, minimnya lapangan kerja, stabilitas nilai tukar rupiah, pajak, dan ketersediaan kredit untuk dunia usaha.
Sebagian telah direspons, misalnya melalui paket stimulus ekonomi. Namun, masih diperlukan stimulus yang lain, yang mampu menggairahkan dunia usaha.
2.Lapangan Pekerjaan
Penulis memperkirakan, tingkat pengangguran saat ini mencapai sekitar 7% dari total angkatan kerja yang lebih dari 140 juta jiwa. Dengan demikian, terdapat sekitar 10 juta angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali.
Di sisi lain, setiap tahun kita melahirkan sekitar 3,5 juta jiwa angkatan kerja baru, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, dan Sarjana. Jika kita tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan, maka angkatan kerja akan semakin menumpuk dan menjadi beban sosial.
Maka itu, pemerintah harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan menggerakkan sektor swasta dengan berbagai kebijakan yang probisnis dan produnia usaha, serta memberikan stimulus hingga kemudahan mendapatkan kredit modal kerja dan kredit investasi.
Program magang untuk mahasiswa atau fresh graduate dan padat karya menjadi salah satu penyediaan lapangan pekerjaan dalam jangka pendek. Paket stimulus ekonomi kuartal IV-2025 yang menambah kuota magang mencapai 100 ribu hingga akhir tahun ini patut kita apresiasi, karena para mahasiswa akan mendapatkan uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Diharapkan program ini dapat berlanjut tahun depan, termasuk program padat karya perlu diperluas bukan hanya di Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan, tapi juga di kementerian lainnya. Dengan pendapatan masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi bakal terdongkrak.
Penyediaan lapangan pekerjaan ini harus menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat dalam waktu lima tahun ke depan kita akan memasuki bonus demografi. Fase ini di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan usia nonproduktif.
Bonus demografi menjadi modal besar mewujudkan visi Indonesia Emas 204, menjadi salah satu dari lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan target produk domestik bruto (PDB) nominal sebesar US$ 9,8 triliun. Sedangkan pendapatan per kapita US$ 30.300.
Sebaliknya jika bonus demografi tidak dapat dikelola dengan baik dan produktif, maka akan menjadi beban negara dan ancaman sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk Satgas Bonus Demografi lintaskementerian, yang akan bekerja mempersiapkan langkah strategis memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
3.Investasi
Investasi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, kontribusinya mencapai 24-45% terhadap Produk Domestik Bruto. Dalam kondisi daya beli masyarakat yang masih tertekan, maka investasi menjadi andalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp 13.032 triliun pada periode 2025-2029, sebagai upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Tahun 2025, target invetasi mencapai Rp 1.905 triliun dan realisasi investasi kuartal I-2025 sebesar Rp 465,2 triliun, kuartal II senilai Rp 477,7 triliun, dan kuartal III yang baru saja di-release Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rp 491,4 triliun.
Dengan demikian, hingga kuartal III-2025, realisasi sudah mencapai Rp 1.434,3 triliun. Untuk mencapai target invetasi tahun ini, realisasi investasi kuartal IV diharapkan mencapai Rp 470,7, atau bahkan melebihi target.
Kita memberikan apresiasi kepada Menteri Invetasi dan Hilirisasi yang sampai kuartal III-2025 mendorong realiasi investasi sangat positif. Diharapkan, kementerian senantiasa memperbaiki berbagai pelayanan perizinan yang cepat dan terukur, sehingga calon investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia.
Diharapkan ke depan, investasi yang masuk yang banyak menyediakan lapangan pekerjaan, seperti manufacturing atau padat karya, pertambangan, infrastruktur, dan pariwisata. Dengan demikian, angkatan kerja kita dapat terserap.
Artikel pilihan:
Wonderful Indonesia Gourmet: Turning Taste into a Pillar of National Resilience
4.Penyerapan Anggaran Pemerintah
Evaluasi Kementerian Keuangan menyatakan, penyerapan belanja Pemerintah Pusat hingga akhir September 2025 baru mencapai Rp 1.589,9 triliun atau 58,7% dari total anggaran Rp 2.663,4. Artinya, dalam sisa waktu 3 bulan harus membelanjakan sisa anggaran sebesar Rp 1.292,7 tiliun.
Sementara, realisasi penyerapan APBD provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia per 22 Agustus 2025 baru mencapai Rp 726,07 triliun. Ini setara 54,44 persen dari total alokasi pendapatan dalam APBD seluruh daerah senilai Rp 1.353,08 triliun.
Rendahnya penyerapan itu tentu menurunkan produktivitas perekonomian. Pasalnya, belanja pemerintah juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjadi stimulus menggerakkan berbagai sektor usaha swasta nasional.
Lambatnya belanja pemerintah membuat dana tidak segera beredar di masyarakat, sehingga tidak menciptakan multiplier effect yang optimal. Ini harus menjadi evaluasi yang dilakukan oleh Presiden, agar pada tahun anggaran 2026 dan seterusnya, penyerapan belanja Pemerintah Pusat dan Daerah tepat waktu dan tepat sasaran secara periodik dari awal tahun, pertengahan, hingga akhir tahun. Jika ini terlaksana, tentu sangat menggairahkan perputaran roda perekonomian dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
5.Produktivitas Kementerian Ekonomi
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 menjadi tantangan yang harus diwujudkan, karena sudah menjadi visi Presiden Prabowo-Wapres Gibran. Seluruh kemampuan harus dikerahkan mulai dari peran swasta nasional hingga kontribusi kementerian terkait bidang perekonomian.
Kementerian ini harus diberikan target kontribusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan 2025-2029, dengan akumulasi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029. Contoh, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mampu memberikan kontribusi di kisaran 24-25% terhadap PDB nasional, yang bersumber dari realisasi investasi yang masuk.
Tentu, produktivitas kinerja kementerian terkait harus nyata. Mesti ditetapkan berapa persen kontribusi dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Pariwisata, UMKM, Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, PU, Perumahan/Pemukiman, Perhubungan, Perdagangan, Pertanian, Kelautan/Perikanan, ESDM, Kehutanan, dan Kementerian Komunikasi/Digital, Badan Gizi Nasional, hingga BP BUMN dan Danantara. Presiden diharapkan tegas memberikan target, agar kinerja lingkup Kementerian Perekonomian dapat dirasakan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan semangat kolaborasi dan Indonesia Incorporate, kita memiliki optimisme bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dapat terwujud, dapat terealisasi. Selamat melanjutkan pengabdian Presiden Prabowo-Wapres Gibran, agar ekonomi maju dan Indonesia kian melaju. ***
