Urgen, UU Pertekstilan Bantu Presiden Prabowo Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja

Oleh Danang Girindrawardana,
Direktur Eksekutif API

UKMDANBURSA.COM – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XVI di Bandung, Kamis (11/9/2025) ini. Munas mengusung tema “Mengawal RUU Pertekstilan untuk Menjaga Lapangan Kerja dan Daya Saing Nasional”.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza hadir dalam rangkaian agenda Munas API tersebut. Dalam sambutan sebagai keynote speaker, Wamenperin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Munas dan terpilihnya kembali Jemmy Kartiwa sebagai ketua umum API periode 2025–2030 secara aklamasi.

Wamenperin menyatakan bahwa pemerintah akan terus-menerus memberikan atensi serius pada perkembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Tanah Air. Pemerintah berharap, API sebagai asosiasi tunggal sektor TPT mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim investasi padat karya yang kondusif dan berdaya saing tinggi.

Wamenperin menyampaikan, “Indonesia saat ini membutuhkan ekstensifikasi industri sektor padat karya, untuk membantu pemerintah menciptakan jutaan lapangan kerja sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto. Maka, industri tekstil perlu ditempatkan sebagai salah satu kepentingan strategis nasional untuk mendukung serapan tenaga kerja”.

Artikel terkait:
Keputusan saat Hadapi Kekacauan, Tepatkah Pemimpin Mempertahankan Status Quo?


Perkuat Ekspor, Sejahtera Masyarakat
Dalam Munas, Jemmy Kartiwa yang kembali dipercaya memimpin API menegaskan kembali perjuangan untuk mendorong tercapainya iklim investasi padat karya di bidang tekstil dan garmen yang kondusif. Jalan ini masih panjang dan penuh tantangan, termasuk untuk tidak hanya meningkatkan kualitas produksi bagi pasar domestik tetapi juga untuk tujuan ekspor.

Jemmy juga menegaskan pentingnya dunia industri padat karya untuk selalu sinergis, memberikan masukan strategis kepada pemerintah. Apalagi, hidup matinya sektor padat karya sangat tergantung pada kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertekstilan yang sedang dibahas oleh DPR RI.

“Kita sebagai insan industri padat karya harus bersinergi dengan pemerintah dan DPR RI dalam agenda road map optimalisasi investasi, melalui regulasi yang optimal untuk menumbuhkan industri padat karya TPT. RUU Pertekstilan urgen saat ini, yang diharapkan menjadi payung hukum yang kuat, yang mampu meningkatkan daya saing industri padat karya Indonesia. Munas API 2025 juga menjadi komitmen untuk menjaga sustainability industri padat karya di Indonesia,” ujar Jemmy.

Artikel terkait:
PNS Staf pun Berani Pungli Pelaku Industri, Presiden Prabowo Urgen Turun Tangan


Bangkitkan Industri, Atasi Banjir Impor
Munas API 2025 digelar dengan mengusung tema mendorong peran penting asosiasi dan para anggota untuk mendukung RUU Pertekstilan, sebagai upaya membangkitkan industri TPT nasional. Saat ini, RUU Pertekstilan sudah dimasukkan dalam daftar Prolegnas 2025. RUU ditargetkan mendukung peta jalan penguatan industri padat karya dan serapan tenaga kerja, yang pada ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Munas ini menjadi ajang konsolidasi strategis pelaku industri TPT nasional yang masih menghadapi situasi tertekan. Selain akibat banjir impor produk jadi, persaingan perdagangan global makin sengit.

Persaingan dagang saat ini cukup menyulitkan bagi industri Indonesia untuk tujuan ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE), yang merupakan pasar utama ekspor TPT. Sebagaimana diketahui, Indonesia kini dikenakan tarif ekspor ke USA sebesar 19% dan ke UE menghadapi syarat-syarat yang tidak akan mudah, misalnya terkait penggunaan green energy dan two steps process.

Ketua BPD API Jawa Barat sekaligus ketua OC Munas API 2025 Ian Syarif menyampaikan, Munas API tahun ini ditargetkan untuk merumuskan arah kebijakan strategis organisasi lima tahun ke depan, yang mampu menjawab tantangan industri TPT di tengah tantangan ekonomi global. API juga menyelenggarakan Seminar Nasional
bertema “Mengakselerasi Pertumbuhan Industri TPT lewat RUU Pertekstilan”.

Seminar ini menjadi ruang diskusi untuk mendukung RUU Pertekstilan sebagai pilar strategis keberlangsungan usaha, peningkatan daya saing, dan perlindungan investasi dari praktik perdagangan tidak sehat. Diharapkan proses legislasi RUU Pertekstilan pun dapat segera rampung, dan menjadi tonggak baru bagi kebangkitan industri tekstil Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.