Utang Luar Negeri Denominasi Renminbi, Bagaimana Mengubah Peta Dunia?

Oleh Tri Winarno,
mantan Ekonom Senior Bank Indonesia

UKMDANBURSA.COM – Ketika pemerintah meminjam di pasar internasional, sebagian besar dilakukan dalam dolar Amerika Serikat. Sekitar dua pertiga penerbitan utang internasional berdenominasi mata uang asing, yang hampir setengahnya dalam dolar dan sekitar 40% dalam euro. Sisanya tersebar dalam mata uang lain, termasuk renminbi Tiongkok.

Meminjam dalam mata uang keras tak hanya sangat penting bagi negara-negara berkembang, banyak negara maju juga diuntungkan dengan memanfaatkan pasar yang lebih dalam dan lebih likuid plus kumpulan investor lebih luas. Setelah krisis keuangan global 2008, ketika suku bunga AS mendekati nol, pinjaman dalam denominasi dolar sangat menarik, meski ada risiko uang murah dapat mendorong pinjaman dan leverage yang berlebihan.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan AS dan pemerintah federal telah lama memiliki hak istimewa untuk meminjam ke luar negeri hampir secara eksklusif dalam mata uang mereka sendiri. Hal ini melindungi mereka dari risiko nilai tukar.

Artikel pilihan:
Negara Berkembang Membayar Terlalu Banyak untuk Meminjam, Dana Pembangunan Berkurang

Bunga Pinjaman Dolar Melonjak
Namun, karena suku bunga acuan AS kini berada di kisaran 4,25-4,5%, meminjam dalam dolar relatif kurang menarik dibandingkan sebelumnya. Ditambah lagi, persepsi semakin berkembang bahwa dolar berfungsi sebagai pengungkit geopolitik dalam ekonomi dunia yang semakin terpecah-pecah, sehingga tidak mengherankan jika beberapa negara berkembang bereksperimen dengan alternatif.

Dengan suku bunga acuan Tiongkok yang ditetapkan sekitar 1,4%, utang berdenominasi renminbi menawarkan persyaratan yang lebih baik. Hal ini mendorong negara-negara yang terlilit utang tinggi seperti Kenya dan Sri Lanka beralih ke pinjaman berdenominasi renminbi, untuk meringankan beban utang mereka.

Namun, pergeseran ini masih marjinal. Pada kuartal pertama tahun 2025, hanya sekitar 1% dari penerbitan utang internasional yang berdenominasi renminbi, naik dari 0,5% satu dekade lalu. Jelas, dolar belum berada di bawah ancaman yang serius.

Namun, bagi Tiongkok, dominasi dolar sangat dipertaruhkan. Sebagai kreditor bilateral terbesar di dunia dan sumber resmi tunggal terbesar untuk pembiayaan pembangunan internasional, Tiongkok telah memberikan pinjaman luar negeri sekitar US$ 1,5 triliun. Meski kreditor lain seperti Singapura juga memberikan pinjaman dalam dolar AS, pinjaman dolar Tiongkok melejit dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Memang, sebagian besar pinjaman dolar Tiongkok mencerminkan cadangan dolarnya yang besar, yang terakumulasi selama bertahun-tahun surplus neraca berjalan, serta penggunaan dan likuiditas renminbi internasional yang terbatas. Tiongkok melakukan setidaknya separuh perdagangannya dalam dolar, alih-alih dalam mata uangnya sendiri – sebuah anomali yang cukup besar bagi ekonomi terbesar kedua di dunia dan eksportir paling terkemuka.

Artikel pilihan:
Bunga Utang Pemerintah Melebihi Belanja Modal, ‘Gebrakan Rp 200 Triliun’ Purbaya Sulit Dorong Pertumbuhan

Memberatkan Cina?
Namun, perdagangan dan pinjaman berdenominasi dolar dalam skala besar seperti itu memberatkan Tiongkok. Ketika memberikan pinjaman dalam dolar, Tiongkok perlu memastikan imbal hasil setidaknya setara dengan aset dolar yang sebanding, seperti US Treasury, sekaligus memitigasi risiko mata uang/transfer, kredit, pasar, dan kepatuhan.

Lebih lanjut, peminjam menghadapi kesulitan mereka sendiri, karena membayar kembali dalam mata uang asing membutuhkan jaminan dolar, terlepas dari apakah pendapatan ekspor mereka dalam dolar. Jika akses mereka ke valuta asing berkurang, risiko gagal bayar meningkat.

Untuk mengelola risiko tersebut, pemberi pinjaman Tiongkok, terutama bank milik negara, biasanya mengenakan persyaratan agunan, suku bunga nonkonsesi, jangka waktu yang lebih pendek, biaya manajemen, jaminan, dan polis asuransi kredit. Peminjam juga menanggung biaya tambahan terkait dengan likuiditas internasional renminbi yang terbatas, meski biaya ini seringkali diimbangi ketika Cina menawarkan suku bunga yang lebih menguntungkan.

Mengalir ke Negara Rapuh
Yang krusial, sebagian besar pinjaman dari Tiongkok – dari sektor resmi dan organisasi lainnya – disalurkan ke negara-negara berkembang, termasuk negara-negara yang rapuh secara finansial. Kelompok ini secara bersama-sama berutang sekitar 80% dari total pinjaman yang dikucurkan RRT.

Bagi negara-negara ini, kondisi pinjaman kontraktual dan pilihan mata uang secara langsung memengaruhi keberlanjutan utang. Keputusan mereka meminjam dalam renminbi, alih-alih dalam dolar, bukan tentang menantang dominasi global dolar AS, melainkan lebih untuk menavigasi trade-off antara mengurangi biaya pinjaman dalam jangka pendek dan mengelola risiko pembayaran jangka panjang.

Dinamika ini mengingatkan kita pada episode-episode pergeseran sebelumnya dalam keuangan global. Sebagaimana dolar secara bertahap menggantikan dominasi global poundsterling, kenaikan bertahap renminbi mencerminkan perubahan kondisi ekonomi dan ambisi geopolitik yang semakin besar. Namun, tidak seperti transisi sebelumnya, transisi kali ini terjadi dalam ekonomi global yang lebih terfragmentasi, di mana kerentanan peminjam menjadi sorotan utama.

Seiring peran renminbi dalam keuangan global terus berkembang – meski dengan laju yang lamban yang ditetapkan para pembuat kebijakan Tiongkok – penggunaannya dalam pinjaman pembangunan hampir pasti akan meningkat. Pergeseran ini akan mencerminkan pragmatisme ekonomi dan ambisi RRT untuk mengonsolidasikan perannya sebagai pemain sentral dalam pembiayaan pembangunan.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah internasionalisasi renminbi secara bertahap dapat menyelaraskan tujuan strategis Tiongkok dengan kebutuhan mendesak akan keuangan berkelanjutan di negara-negara berkembang? Persinggungan antara pembiayaan pembangunan dan kemunculan mata uang global baru ini sudah pasti dapat membentuk masa depan sistem moneter internasional, bahkan jika dolar tidak digulingkan.

Jakarta, 22 September 2025