Produksi Membaik, Ketahanan Pangan Berkelanjutan Masih Terhambat Faktor Krusial

Oleh Agusdin Pulungan,
Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (Wamti)

UKMDANBURSA.COM – Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi yang mencakup ketersediaan, akses, pemanfaatan, stabilitas harga, hingga kesejahteraan pelaku usaha. Ketahanan pangan berkelanjutan sangat strategis bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional Indonesia.

Secara sumir, status sistem pangan Indonesia sampai dengan tahun 2025 dapat ditinjau dari dimensi ketersediaan pangan, akses dan distribusi, kebijakan pemerintah, serta tantangan struktural yang dihadapi. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi relatif baik dalam produksi pangan pokok, terutama beras, ditandai dengan surplus produksi dan penguatan cadangan pangan nasional.

Namun, masalah akses, keamanan pangan, program sosial, ketimpangan agraria, dan ketergantungan impor pada sejumlah komoditas penting masih sangat lemah penanganannya. Terdapat tantangan kompleks yang belum sepenuhnya mampu diatasi, terutama akibat perubahan iklim, tekanan pertumbuhan populasi, dan pembiaran ketergantungan impor.

Artikel pilihan:
Putting “Indonesia Incorporated” into Action: Driving Synergy for Speed and Sustainability

Ketergantungan Impor Daging hingga Garam
Data pemerintah menunjukkan bahwa produksi beras 2025 mencapai surplus signifikan. Kementerian Pertanian melaporkan hasil gabah nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik serta menjaga stabilitas harga.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia untuk Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 13,54% dibanding 2024. Pada 2025, pemerintah tercatat mengalokasikan Rp 139,4 triliun untuk program ketahanan pangan, yang mencakup mekanisasi, infrastruktur distribusi, stabilisasi harga, dan perlindungan petani.

Artikel pilihan:
Bunga Pinjaman Cina 20-34 Kali Jepang, Proyek Kereta Cepat Terindikasi Mark Up dan Dikorupsi?

Menurut data outlook daging (catatan Pusdatin Kementan), proyeksi daging sapi (meat yield) tahun 2025 adalah 473,9 ribu ton ditambah daging kerbau sekitar 17,8 ribu ton, sehingga total pasokan nasional menjadi 491,7 ribu ton. Namun konsumsi daging nasional (sapi+kerbau) di tahun 2025 diperhitungkan sebesar 724,2 ribu ton, sehingga masih terdapat defisit sebesar 235,5 ribu ton.

Untuk menutup defisit, pemerintah menambah impor sapi hidup (sapi bakalan) dengan meningkatkan kuota menjadi 534 ribu ekor. Selain itu, impor sapi indukan (perah dan pedaging) tercatat 25.097 ekor.

Pada tahun 2025, impor tepung terigu pada pertengahan tahun telah mencapai 5,02 juta ton. Bahkan, sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia masih mengimpor untuk garam industri saja sebanyak 577 ribu ton, belum termasuk garam konsumsi. Karena menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi garam nasional hanya mampu mencukupi 63% kebutuhan konsumsi nasional.

Dari segi kekurangan pasokan nasional untuk memenuhi kebutuhan, masih banyak lagi yang dipenuhi dari impor. Ini seperti kacang kedelai, jagung, bawang putih dan merah, susu, serta komoditas lain.

Ketimpangan dan Tantangan Struktural
Sementara itu, Program “Makan Bergizi Gratis” (MBG), meskipun memiliki tujuan positif dalam mengurangi malnutrisi, menghadapi persoalan keamanan pangan. Banyak laporan keracunan akibat pengelolaan logistik yang belum optimal.

Insiden ini mengindikasikan perlunya sistem pengawasan pangan yang lebih ketat dalam distribusi massal. Kasus keracunan massal dalam program makanan bersubsidi menunjukkan lemahnya pengawasan pada level operasional.

Terkait distribusi dan logistik, perbedaan harga antarwilayah, terutama antara Jawa dan Indonesia Timur, mencerminkan tantangan logistik dan infrastruktur yang belum merata. Kondisi ini menghambat pemerataan akses pangan, meski ketersediaan nasional cukup.

Ketergantungan impor terhadap komoditas seperti tepung terigu, kedelai, gula, bawang putih, dan daging menimbulkan risiko terhadap volatilitas harga global dan ketahanan pangan. Sementara, intensitas cuaca ekstrem dan degradasi lahan pertanian berpotensi mengurangi produktivitas jangka panjang.

Belum lagi, infrastruktur pangan yang belum merata menimbulkan disparitas akses dan harga antarwilayah. Hal ini memperparah inefisiensi distribusi.

Dapat penulis simpulkan, secara menyeluruh, sistem pangan Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan sedikit kemajuan dari segi produksi pangan pokok (baca: beras). Namun, sejumlah tantangan struktural mengenai akses, distribusi, keamanan pangan, dan ketergantungan impor masih membatasi pencapaian ketahanan pangan berkelanjutan. Minimnya pelaksanaan reforma agraria hingga ketimpangan sistem distribusi dan logistik merupakan faktor krusial yang masih menghambat, yang harus segera diatasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pustaka:

1. Antara News. (2025). Bappenas targetkan Indeks Ketahanan Pangan naik menjadi 82 pada 2029.

2. DJPB Kemenkeu. (2025). Rp 139,4 triliun untuk ketahanan pangan prioritas 2025.

3. DJPB Kemenkeu. (2025). Ketahanan pangan: dari kecukupan menuju kedaulatan.

4. Kompas. (2025). Surplus beras: wamentan sebut Indonesia siap memperkuat ketahanan pangan.

5. Kemhan RI. (2025). Penguatan ketahanan nasional melalui swasembada pangan.

6. Serikat Petani Indonesia (SPI). (2025). Reforma agraria sebagai kunci kedaulatan pangan nasional.

7. Reuters. (2025). Indonesia urged to halt free school meals program after mass food poisoning