Prabowo Jadilah Bapak Mitigasi Perubahan Iklim, Selamatkan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi

(REFLEKSI AKHIR TAHUN – TULISAN 1)

UKMDANBURSA.COM – Bangsa yang besar adalah yang mau belajar dari sejarah dan giat melakukan perbaikan. Bencana dahsyat banjir bandang bercampur tanah longsor di pengujung tahun yang memakan korban ribuan jiwa tidak boleh lagi terulang, baik di Sumatra maupun pulau-pulau lain di Tanah Air.

Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang berdampak terhadap jutaan warga itu tak lepas dari akibat perubahan iklim, ditambah minimnya mitigasi yang dilakukan Indonesia meski ancaman tersebut sudah lama diketahui. Ini termasuk pemerintah RI yang seharusnya punya tanggung jawab dan peran paling besar mengerjakan tugas mitigasi.

Di sisi lain, kejahatan lingkungan serta indikasi pelanggaran ketentuan oleh banyak oknum turut memperparah dampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Global warming yang kini menjadi ancaman di berbagai belahan dunia telah menyebabkan mencairnya lapisan es, baik di wilayah kutub maupun di puncak-puncak gunung tinggi, sebagaimana tercermin pada hampir punahnya gletser di Pegunungan Jaya Wijaya.

Pencairan es tersebut mendorong kenaikan muka air laut dan meningkatkan penguapan air melebihi kondisi normal, yang pada akhirnya menyebabkan curah hujan ekstrem. Perbedaan tekanan udara yang semakin tajam, disertai kandungan uap air yang tinggi di atmosfer, turut memicu terbentuknya badai angin kencang yang sering berkembang menjadi puting beliung.

Sementara di daratan, perubahan suhu ekstrem menyebabkan pemuaian dan penyusutan material tanah serta bebatuan berulang di siang dan malam hari, sehingga mempercepat proses pelapukan dan erosi. Ketika hujan deras terjadi, banjir bandang pun turun dari wilayah pegunungan membawa lumpur dan sedimen, di tengah aliran sungai hingga muara terus mengalami pendangkalan akibat minimnya antisipasi terhadap persoalan lingkungan yang telah menghantui dunia dalam dua dekade terakhir. Padahal, Indonesia adalah negara kepulauan dengan belasan ribu pulau yang diapit oleh samudra-samudra raya.

Artikel pilihan:
TVRI Kembali Pegang Hak Siar World Cup, Nobar UMKM Gratis, Kafe dan Resto Bayar

Komitmen Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Juli 2025 juga sudah menyampaikan komitmen Indonesia untuk memerangi climate change. Presiden pun menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh rakyat kita.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo harus lebih tegas, lebih menggerakkan, dan lebih mengefektifkan langkah-langkah mitigasi hingga ke pelosok daerah. Key Performance Indicators (KPI) kementerian/lembaga (K/L) terkait dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) juga harus mendukung program prioritas mitigasi nasional.

K/L ini mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Artikel pilihan:
The Need for Unfiltered Input and the Courage to Face Bitter Truths

Program cepat mitigasi nasional sangat urgen dilakukan secara serius, jangan lagi terus diabaikan. Ini tak hanya untuk menghapus kekhawatiran berulangnya bencana di Tanah Sumatra, tetapi juga untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Jawa dan wilayah lain Nusantara.

Pemerintah pun sejatinya sangat mampu mempercepat pembangunan mitigasi perubahan iklim, yang juga berarti mengamankan penciptaan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicanangkan. Kita juga berharap Presiden Prabowo segera tangkas memelopori dan menjadi Bapak Mitigasi Perubahan Iklim, didukung semua anak bangsa termasuk dunia usaha, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Bank Indonesia. (Bersambung ke Tulisan 2)

Baca Tulisan 2: 
Wajib L/C Migas Bisa Tambah Penerimaan Negara Puluhan Triliun Rupiah