Penyaluran Kredit Baru Triwulan II 2025 Turun Yoy

JAKARTA, ukmdanbursa.com – Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan II 2025 lebih rendah dibandingkan triwulan sama tahun 2024. Kondisi penyaluran kredit yang lesu ini menjadi perhatian Bank Sentral RI, yang berupaya mendorong perbankan mengakselerasi kredit untuk menggerakkan ekonomi dengan menurunkan suku bunga acuan, BI Rate.

Sedangkan dibandingkan triwulan sebelumnya, penyaluran kredit baru tercatat masih meningkat. “Hal ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru triwulan II 2025 sebesar 85,22%, lebih tinggi dari 55,07% pada triwulan I 2025 meski lebih rendah dari SBT 89,11% pada triwulan II 2024. Pertumbuhan permintaan kredit baru tersebut didorong oleh Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, 23 Juli 2025.

Berdasarkan data BI, penyaluran kredit yang turun tajam pada triwulan II 2025 secara year on year adalah kredit konsumsi. Berikutnya adalah kredit investasi.

BI mencatat SBT penyaluran kredit baru turun tajam pada triwulan II 2025 secara *year on year,* terutama kredit konsumsi dan kredit investasi. Infografis: BI.

Lesunya ekonomi dan daya beli masyarakat, antara lain, tecermin dari SBT penyaluran kredit baru kendaraan bermotor turun tajam pada triwulan II 2025 secara *year on year*. Infografis: BI.

SBT penyaluran kredit baru sektor perantara keuangan serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial turun pada triwulan II 2025, secara *year on year*. Infografis: BI.

Berita terkait:
BI Menurunkan BI Rate 25 Bps Jadi 5,25%, Ini Alasannya

Sebelumnya, Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan 25 bps, dari 5,50% ke 5,25%. Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan rupiah relatif stabil, inflasi rendah, dan dukungan untuk menggairahkan kembali ekonomi RI di tengah beratnya tekanan ketidakpastian ekonomi dunia. Tekanan global terutama akibat perang tarif impor tinggi yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan, saat ini kondisi ekonomi nasional tidak sedang baik-baik saja. Itulah sebabnya kebijakan moneter yang diambil BI memang harus harmonis dengan kebijakan pemberian stimulus yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lima stimulus fiskal pada Juni-Juli 2025 telah digelontorkan pemerintah, yang juga untuk memitigasi dampak tingginya ketidakpastian global.

Sebelumnya, pada RDG Juni lalu, BI mempertahankan suku bunga acuan 5,50%, kendati pemerintah telah meluncurkan 5 stumulus fiskal Juni-Juli 2025.

“Perasaan saya mixed. Ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja, PHK (pemutusan hubungan kerja) terjadi di mana-mana. Sarjana saja nyari pekerjaan susah. Mohon maaf, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta buka lowongan kerja petugas kebersihan, banyak sarjana ikut melamar. Sementara itu, stabilitas rupiah kita 1-3 bulan ini sudah relatif stabil, sudah price in dengan issue Indonesia yang dikenakan kenaikan tarif impor resiprokal AS 32% yang kemudian turun ke 19%,” kata Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto kepada ukmdanbursa.com, Jakarta, baru-baru ini.

Ilustrasi kegiatan ekonomi. Kepala Pusat P3DN Kementerian Perindustrian Heru Kustanto baru-baru ini mengungkapkan hasil penelitian bahwa tata kelola program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) masih belum lengkap dan harus diperkuat. Program ini masih menyasar pada sisi belanja melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, belum menyasar sisi konsumsi masyarakat. Selain itu, belanja badan usaha yang sebenarnya memiliki pengaruh lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional juga belum sepenuhnya ‘tersentuh’ dalam program P3DN. Foto: Kemenperin.

Hati-Hati
Denny mengatakan, standar penyaluran kredit pada triwulan II 2025 diindikasikan lebih berhati-hati dibandingkan triwulan I 2025. Hal ini tecermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang positif sebesar 0,08.

“Berdasarkan jenis kredit, standar penyaluran kredit yang lebih ketat tersebut didorong oleh jenis kredit UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), kredit modal kerja, dan KPR/KPA (kredit pemilikan rumah/apartemen). Kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati antara lain terdapat pada aspek plafon kredit, premi kredit berisiko, agunan, dan persyaratan administrasi,” ujar Denny.

Pada triwulan III 2025, standar penyaluran kredit diprakirakan relatif sama dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan ILS sebesar 0,02. Pada triwulan III 2025, lanjut dia, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap tumbuh dengan nilai SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 81,71%.

Sementara itu, hasil survei menunjukkan responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2025 tetap tumbuh. Menurut Denny, kondisi tersebut antara lain ditopang oleh prospek kondisi ekonomi dan moneter yang tetap baik serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

Berita terkait:
Simak Cara Pemerintahan Prabowo Perpendek Rantai Distribusi Kebutuhan Pokok