Penurunan BI Rate ‘Jamu Manis’ Sektor Riil

Oleh Ryan Kiryanto,
Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

UKMDANBURSA.COM  – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berakhir hari ini memutuskan menurunkan BI Rate sebesar 25 bps, dari 5% menjadi 4,75%. Keputusan RDG BI yang ‘di luar dugaan para ekonom’ ini betul-betul sarat pesan otoritas moneter sangat pro-growth, dengan tetap menjaga kestabilan (rupiah dan inflasi).

Dikatakan ‘di luar perkiraan para ekonom’ karena pada RDG BI bulan lalu, BI sudah menurunkan BI Rate sebesar 25 bps dari 5,25% ke 5%.

Artikel pilihan:
World Reset or Survival of the Fittest?


Turunkan Bunga Pinjaman
Agresivitas BI melandaikan BI Rate tentu memberikan angin segar bagi banyak pihak. Ini terutama perbankan dan pelaku sektor riil.

Apalagi, ‘jamu manis’ dari keputusan RDG BI ini sejalan dengan ‘jamu manis’ dari kebijakan fiskal pascakeputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi likuiditas ke bank-bank Himbara (termasuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk) total sebesar Rp 200 triliun. Dana yang diambil atau bersumber dari anggaran pemerintah yang ada di Bank Indonesia tersebut kini digunakan untuk mendorong fungsi intermediasi bank.

Apalagi, pemerintah juga telah menyiapkan paket kebijakan stimulus ekonomi lanjutan. Dengan kata lain, stance kebijakan BI sebagai pemegang otoritas moneter dan Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal dapat dikatakan segendang sepenarian atau sinkron.

Harapannya, perbankan akan segera menyesuaikan suku bunga simpanan dan kreditnya untuk mendorong ekspansi kredit. Bank-bank pun seyogyanya menyiapkan pipeline ke mana penyaluran kredit akan diarahkan, baik dari sisi sektor ekonomi atau lapangan usaha, termasuk proyek-proyek strategis nasional, maupun dari sisi segmen nasabah (wholesale/corporate, komersial, atau usaha mikro, kecil, dan menengah).

Artikel pilihan:
Bunga Utang Pemerintah Melebihi Belanja Modal, ‘Gebrakan Rp 200 Triliun’ Purbaya Sulit Dorong Pertumbuhan

Di sisi lain, para pebisnis juga diharapkan terstimulasi mengajukan proposal kredit ke perbankan (utamanya bank Himbara), lantaran tingkat bunga kredit lebih akomodatif. Tak kalah penting, otoritas keuangan juga terus memantau perkembangan di lapangan terutama terkait optimalisasi penyaluran kredit, termasuk ke segmen UMKM pasca-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK tentang pembiayaan ke segmen UMKM.

Kini, tinggal bagaimana pemerintah melalui perangkat-perangkatnya mampu menciptakan dan menjaga kondusivitas iklim bisnis dan investasi untuk mendorong pengusaha melakukan ekspansi dan investor menanamkan modal. Dengan demikian, transmisi bauran kebijakan moneter dan fiskal bisa efektif sampai ke sektor riil. ***

……