Peluang dan Tantangan 2026: Likuiditas Ada, Belum Sepenuhnya Jadi Pertumbuhan

Oleh Teguh Anantawikrama,
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

UKMDANBURSA.COM – Memasuki 2026, Indonesia berdiri di persimpangan penting. Secara makro, fondasi ekonomi terlihat solid: likuiditas berlimpah, investasi tetap masuk, pasar domestik besar, dan kekayaan sumber daya alam sangat strategis. Namun, di balik angka-angka itu, terdapat persoalan klasik yang belum sepenuhnya terjawab—eksekusi kebijakan, kepastian hukum, dan produktivitas rendah.

Dari sisi sistem keuangan, Indonesia saat ini tidak kekurangan uang. Uang beredar (M2) telah mendekati Rp 10.000 triliun. Bank Indonesia juga aktif melonggarkan likuiditas melalui berbagai instrumen—mulai dari penyesuaian Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga insentif giro wajib minimum yang melepaskan ratusan triliun rupiah ke sistem perbankan.

Artikel pilihan:
Prabowo Jadilah Bapak Mitigasi Perubahan Iklim, Selamatkan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi

Kredit Produktif Tertinggal
Masalah di Indonesia bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada penyalurannya. Permintaan kredit produktif masih tertinggal.

Bahkan, banyak bank memilih menempatkan dana pada instrumen aman seperti Surat Berharga Negara (SBN), bukan pada pembiayaan proyek baru. Rasio loan-to-deposit yang masih di kisaran menengah menunjukkan kapasitas ada, tetapi pipeline proyek yang ‘bankable‘ belum cukup kuat.

Pelajaran penting untuk menapaki 2026 jelas: pertumbuhan tidak akan datang hanya dengan melonggarkan likuiditas. Yang dibutuhkan adalah kesiapan proyek—perizinan yang tuntas, kepastian lahan, kejelasan offtaker, kepastian hukum, dan skema mitigasi risiko yang membuat bank dan investor percaya diri.

Artikel pilihan:
Wajib L/C Ekspor Migas Bisa Tambah Penerimaan Negara Puluhan Triliun Rupiah

Kegelisahan Investor: Lahan & Biaya Pekerja
Indonesia sejatinya tetap menarik, tetapi investor semakin berhitung. Di sisi lahan misalnya, meski pemerintah telah membangun kerangka kelembagaan seperti Bank Tanah, persepsi risiko belum sepenuhnya hilang.

Sengketa lahan, tumpang tindih klaim, dan proses administratif yang panjang masih menjadi cerita berulang di lapangan. Bagi investor, ketidakpastian lahan berarti premi risiko—dan premi risiko berarti biaya modal yang lebih mahal.

Di sisi tenaga kerja, tren kenaikan upah minimum berlanjut. Kenaikan ini wajar secara sosial, tetapi tanpa diimbangi produktivitas, biaya tenaga kerja per unit output akan meningkat. Itu sebabnya, ke depan investor akan semakin menuntut strategi ketenagakerjaan yang berbasis produktivitas: peningkatan keterampilan, adopsi teknologi, otomasi, dan stabilitas hubungan industrial.

Pesannya tegas: Indonesia tetap high-upside market, tetapi hanya akan kompetitif jika risiko lahan dikelola secara sistemik dan kebijakan tenaga kerja diarahkan pada produktivitas, bukan sekadar nominal upah.

Arus Investasi Masih Kuat—Dengan Catatan
Di tengah kehati-hatian global, investasi ke Indonesia tidak surut. Realisasi investasi terus mencetak pertumbuhan dua digit, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang sebagai platform skala besar—khususnya di sektor hilirisasi, infrastruktur terkait industri, dan sektor berbasis permintaan domestik.

Namun sinyal dari investor juga jelas: mereka datang, tetapi menuntut kepastian eksekusi. Bukan janji kebijakan, melainkan kepastian di lapangan.

Pasar Domestik: Pilar Ketahanan Ekonomi
Hingga kini, sekitar separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia tercatat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dengan populasi mendekati 300 juta jiwa, pasar domestik Indonesia adalah bantalan alami terhadap gejolak global—baik lantaran siklus komoditas, tingginya suku bunga dunia, maupun eskalasi ketegangan geopolitik.

Tantangannya adalah kualitas pertumbuhan. Pasalnya, konsumsi harus diiringi penciptaan pekerjaan bernilai tambah lebih tinggi, agar ekonomi tidak hanya bergerak, tetapi juga naik kelas. Tanpa itu, pasar besar hanya akan menjadi mesin impor dan distribusi, bukan produksi bernilai tinggi.

SDA & SDM ke Keunggulan Industri
Dari sisi sumber daya alam (SDA), Indonesia memiliki posisi unik dalam mineral kritis dan pangan. Dominasi nikel global, posisi utama dalam kelapa sawit, serta basis produksi pangan yang besar memberi Indonesia leverage strategis.

Tantangan 2026 adalah membangun “tangga nilai tambah”. Ini misalnya:
-nikel ke material baterai dan manufaktur,
-sawit ke bioenergi dan oleokimia,
-pangan ke sistem logistik, cold chain, dan mekanisasi.

Semua ini harus berjalan seiring dengan kredibilitas keberlanjutan dan konsistensi regulasi. Tanpa itu, keunggulan sumber daya bisa berubah menjadi sumber friksi dalam negeri maupun internasional.

Proporsi penduduk usia produktif Indonesia juga masih besar. Ini adalah modal sosial-ekonomi yang langka di dunia yang menua.

Namun, bonus demografi bukan hadiah otomatis. Tanpa investasi serius pada keterampilan, kesehatan, mobilitas tenaga kerja, dan penciptaan kerja formal, bonus ini bisa berubah menjadi tekanan sosial atau bahkan petaka.

Posisi Indonesia dalam Geopolitik Global
Di tataran dunia, dinamika global semakin keras: sengketa wilayah, intervensi militer, hingga erosi norma internasional. Ketegangan di Amerika Latin—baik soal klaim teritorial maupun eskalasi militer—menunjukkan bahwa dunia memasuki fase ketidakpastian baru.

Bagi Indonesia sebagai negara menengah (middle power), ini justru peluang. Dengan konsistensi pada diplomasi de-eskalasi, sentralitas ASEAN, dan komitmen pada aturan internasional, Indonesia dapat memosisikan diri sebagai “safe harbor”—baik secara politik maupun ekonomi.

Namun, kredibilitas eksternal hanya akan kuat jika ditopang kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan eksekusi efektif di dalam negeri. Artinya, Indonesia 2026 bukan tentang apakah peluang itu ada—peluangnya nyata dan besar.

Pertanyaannya adalah apakah kita mampu mengubah potensi menjadi kinerja cemerlang. Likuiditas harus menjadi investasi, sumber daya harus menjadi industri, bonus demografi harus menjadi produktivitas, dan stabilitas geopolitik harus menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan global yang berkelanjutan. Di sinilah pekerjaan rumah (PR) sesungguhnya dimulai. ***