Ketua Umum Wamti Agusdin Pulungan. Foto: Dokumentasi pribadi.
Oleh Agusdin Pulungan,
Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (Wamti)
UKMDANBURSA.COM – Klaim swasembada pangan, terutama beras, yang dibangun dari capaian produksi hingga akhir 2025 dan awal 2026 perlu disandingkan dengan indikator kesejahteraan produsen pangan. Jika dilihat dari data resmi, ceritanya tidak selalu sejalan dengan narasi klaim keberhasilan.
Secara data, BPS mencatat produksi padi nasional 2024 berada di kisaran ±53–54 juta ton gabah kering giling (GKG), yang setara sekitar 31–32 juta ton beras. Pada 2025, pemerintah menyampaikan produksi meningkat hingga sekitar 54–55 juta ton GKG, sehingga kebutuhan konsumsi nasional yang berkisar 30–31 juta ton setara beras per tahun dinyatakan terpenuhi, bahkan surplus. Inilah basis utama klaim swasembada beras.
Artikel pilihan:
Prabowo Jadilah Bapak Mitigasi Perubahan Iklim, Selamatkan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi
Biaya Input Melonjak
Namun dari sisi kesejahteraan, ceritanya berbeda. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional sepanjang 2024–2025 berkisar di angka 100–110. Artinya, pendapatan petani hanya sedikit di atas, bahkan di beberapa daerah mendekati titik impas antara biaya produksi dan kebutuhan hidup. Kenaikan produksi beras tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan, karena kenaikan biaya input lebih cepat dibanding harga jual.
Di lapangan, harga gabah saat panen raya sering berada di sekitar atau di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), sementara biaya pupuk, benih, pestisida, sewa alsintan, dan upah tenaga kerja terus meningkat. Dalam kondisi ini, surplus produksi justru kerap berujung pada tekanan harga di tingkat petani, bukan peningkatan pendapatan.
Artikel pilihan:
Wajib L/C Ekspor Migas Bisa Tambah Penerimaan Negara Puluhan Triliun Rupiah
Situasi nelayan tidak jauh berbeda. Nilai Tukar Nelayan (NTN) versi BPS juga fluktuatif di kisaran 100–108, mencerminkan kerentanan pendapatan akibat keterbatasan solar, cuaca ekstrem, ditambah harga ikan di tingkat nelayan ditekan oleh rantai distribusi panjang.
Ironi lain, pangan diklaim berdaulat, tetapi input strategis masih bergantung impor, termasuk pupuk dan benih tertentu, pakan ternak, serta energi (BBM). Selama keberhasilan swasembada tersebut hanya diukur dari tonase produksi, bukan dari NTP dan NTN yang kuat serta stabil, maka capaian itu memang sukses secara statistik, namun belum begitu berarti bagi kesejahteraan hidup puluhan juta petani dan nelayan di berbagai daerah di Tanah Air.
Depok, 9 Januari 2026
