Pertumbuhan kredit di Tanah Air mulai membaik. Sumber: BI, OJK, Mirae Asset Sekuritas Indonesia Research/ukmdanbursa.com.
UKMDANBURSA.COM – Sektor perbankan di Tanah Air diprediksi kinerjanya dapat membaik, terutama untuk bank BUMN yang mendapatkan penyaluran dana dari pemerintah Rp 200 triliun, asalkan tidak diikuti dengan kenaikan kredit tidak lancar (NPL) yang signifikan. Dana yang berasal dari simpanan pemerintah di Bank Indonesia (BI) itu disalurkan ke 5 bank Himbara dengan dikenai suku bunga 4%, kecuali bila pinjaman dikucurkan ke Koperasi Desa Merah Putih 2%.
Chief Economist & Head of Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan, pelaku pasar tengah mencermati arah kebijakan fiskal setelah Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan. Menkeu Purbaya membuat kebijakan baru mengalihkan dana pemerintah Rp 200 triliun dari BI ke Bank Himbara, yang mesti disalurkan oleh bank pelat merah sesuai jatah masing-masing.
“Reshuffle kabinet terbaru yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, khususnya penggantian menteri keuangan, menjadi perhatian utama pelaku pasar karena akan menentukan arah kebijakan fiskal ke depan. Sejak 2016, Sri Mulyani dikenal menekankan disiplin fiskal dan transparansi anggaran. Dalam pergantian sekarang ini, mandat Presiden kepada Menteri Keuangan baru adalah mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Rully dalam keterangan usai acara Media Day: September 2025 by Mirae Asset, di Jakarta, Selasa (23/9). Acara ini mengusung tema New Economic Policy: Impact on Growth and Capital Market.


Artikel pilihan:
Utang Luar Negeri Denominasi Renminbi, Bagaimana Mengubah Peta Dunia?
Saham Rekomendasi
Menurut Rully, ke depan, publik akan melihat kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, dengan peran pemerintah dan swasta lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang menjadi sorotan pasar di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, antara lain, pergeseran dari disiplin fiskal menuju kebijakan pro-growth dengan target pertumbuhan ekonomi 8%.
“Kebijakan fiskal lebih ekspansif dengan peningkatan belanja pemerintah dan dukungan terhadap program prioritas. Salah satunya adalah menyalurkan dana kredit ke bank-bank BUMN senilai Rp 200 triliun. Selain itu, optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah dalam mendorong investasi dan konsumsi,” ujarnya.
Artikel pilihan:
Penurunan BI Rate ‘Jamu Manis’ Sektor Riil
Di sisi lain, dia menambahkan, meski latar belakang Purbaya sebagai ekonom hingga ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan memberikan keyakinan akan kapasitasnya, pelaku pasar tetap menunggu kejelasan mengenai komitmen disiplin fiskal dan transparansi anggaran. Ini termasuk sumber pembiayaan program prioritas pemerintah.
“Implikasi kebijakan baru tersebut bagi pasar modal adalah volatilitas jangka pendek yang masih berpotensi berlanjut, tetapi peluang investasi tetap terbuka dalam periode konsolidasi. Pasar masih menantikan kepastian apakah kebijakan ekspansif ini akan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Ketidakpastian menjadi salah satu faktor yang menahan pergerakan indeks saham dan meningkatkan volatilitas pasar obligasi,” papar Rully.
Ia menegaskan masih ada potensi pelemahan pasar saham berlanjut dalam jangka pendek, namun kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi investor untuk membeli di saat koreksi. Pemodal bisa buy on weakness pada saham-saham pilihan di sejumlah sektor.
“Selain saham-saham emiten perbankan, kami juga merekomendasikan saham TLKM (Telkom Indonesia), TOWR (Sarana Menara Nusantara), MTEL (Dayamitra Telekomunikasi), JPFA (Japfa Comfeed Indonesia), KLBF (Kalbe Farma), dan BRPT (Barito Pacific). Ini saham pilihan yang berpotensi menarik dalam periode konsolidasi,” tutur analis Mirae Asset tersebut.
Mirae Asset Sekuritas Indonesia tercatat memiliki nilai modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) sekitar Rp 1,23 triliun dalam setahun terakhir, termasuk salah satu yang terbesar di Tanah Air. Perusahaan ini dari kelompok usaha jasa keuangan nonbank global Mirae Asset Financial Group, yang memiliki dana kelolaan sekitar US$ 550 miliar (setara Rp 8.000 triliun) pada akhir tahun lalu.
Perusahaan sekuritas ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, dan menjadi anggota bursa teraktif di pasar saham RI. Volume dan frekuensi perdagangan saham nasabah perusahaan merupakan salah satu yang terbesar sejak 4 tahun terakhir.
Saat ini, Mirae Asset memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE), Penjamin Emisi Efek (PEE), dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

2 thoughts on “Mirae: Menkeu Baru Dorong Kinerja Bank Membaik Asalkan NPL Tak Naik”