Data Statistik Direkayasa, Apa Bahayanya?

Oleh TRI WINARNO,
mantan ekonom senior Bank Indonesia

UKMDANBURSA.COM – Di tengah kontroversi rilis data pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan angka ketenagakerjaan yang mendominasi perdebatan publik, kita kadang mudah untuk melupakan bahwa keduanya bukanlah kebenaran abadi. Faktanya, cara kita mengukur kemajuan pun telah berubah drastis seiring waktu.

Para fisiokrat – ekonom Prancis abad ke-18 yang memandang pertanian sebagai sumber segala kekayaan – menganggap hasil pertanian sebagai indikator ekonomi terpenting. Uni Soviet lain lagi, hanya berfokus pada produksi barang dan mengabaikan jasa sama sekali.

Namun, yang tetap konstan adalah bahwa statistik – sesuai namanya – selalu menjadi alat negara. Kitab Domesday tahun 1086, yang ditugaskan oleh William Sang Penakluk, berfungsi sebagai survei ekonomi awal yang mengkatalogkan tanah, properti, dan sumber daya di wilayah Inggris yang baru ditaklukkannya. Berabad-abad kemudian, buku Political Arithmetick karya William Petty tahun 1690 berusaha menunjukkan bahwa basis pajak Inggris cukup kuat untuk menopang perangnya melawan Prancis.

Berita terkait:
Beban Bunga Utang Pemerintah Hampir Rp 600 Triliun, Ini 6 Hal Perlu Diwaspadai di RAPBN 2026


Belajar dari Krisis Yunani
Konsep PDB modern dikembangkan pada tahun 1930-an dan menjadi mapan selama Perang Dunia II, karena memiliki tujuan nasional. Sementara Jerman mengembangkan metodenya sendiri untuk mengukur kapasitas ekonomi, Amerika Serikat dan Inggris Raya memperoleh keunggulan strategis yang menentukan dengan menjadi yang pertama mendefinisikan output total dan menyusun statistik yang andal.

Hal ini memungkinkan Sekutu untuk memaksimalkan produksi dan mengelola pengorbanan yang dituntut dari warga negara mereka secara lebih efektif.

Berita pilihan:
Penyaluran Kredit Baru Triwulan II 2025 Turun Yoy

Di sisi lain, krisis utang Yunani tahun 2012 menggarisbawahi bahaya data ekonomi yang tidak dapat diandalkan. Selama bertahun-tahun, negara itu mengandalkan angka PDB yang digelembungkan dan tingkat utang yang diremehkan untuk meminjam dengan harga murah di pasar internasional.

Eurostat, badan statistik Uni Eropa, dan lembaga lainnya sudah memperingatkan bahwa statistik Yunani menyesatkan. Tetapi, peringatan mereka sebagian besar tidak diindahkan – terutama karena bank-bank ingin mendapatkan keuntungan dari komisi pinjaman.

Hasilnya tak terelakkan: resesi yang mendalam dan pergolakan politik, plus dana talangan darurat luar biasa besar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan langkah-langkah penghematan yang ketat. Satu dekade kemudian, PDB Yunani—yang kini diukur secara akurat—hampir tidak lebih tinggi dari tahun 2012.

Satu pelajaran dari episode ini—dan dari episode lainnya seperti manipulasi data inflasi Argentina pada pertengahan 2000-an—adalah bahwa investor internasional harus menganggap setiap upaya untuk merusak integritas statistik resmi sebagai tanda bahaya. Sejarah menunjukkan bahwa meskipun pemerintah meraup keuntungan politik jangka pendek dengan memanipulasi angka-angka ekonomi, biaya jangka panjangnya bisa sangat besar.

Runtuhnya Uni Soviet
Itulah sebabnya para ekonom khawatir dengan pemecatan Erika McEntarfer, komisaris Biro Statistik Tenaga Kerja, oleh Presiden AS Donald Trump. Keputusan Trump untuk menggantinya dengan EJ Antoni, seorang loyalis yang kurang berpengalaman, semakin memperparah kekhawatiran ini. Ancaman yang ditimbulkan oleh langkah-langkah tersebut terhadap kepercayaan investor sangat akut di AS, yang sangat bergantung pada modal asing dan bergantung pada keandalan statistik nasionalnya sebagai nilai jual utama.

Namun, ancaman yang sama seriusnya, meskipun lebih ringan, adalah melemahkan kredibilitas data ekonomi akan melemahkan efektivitas pemerintah. Bahkan, pemerintahan yang berfokus pada penyusutan (peran) pemerintah dan pemotongan pajak pun harus memahami kapasitas produksi dan basis pajak negara yang benar, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan meningkatnya tuntutan keamanan.

Kampanye partisan Trump melawan statistik nonpartisan, yang ditandai dengan pemangkasan drastis program pengumpulan data, akan membatasi kemampuan pemerintahan untuk menyusun kebijakan yang efektif dan menunjukkan keberhasilan. Meski klaim “kebijakan berbasis bukti” terkadang dilebih-lebihkan dan seringkali berbenturan dengan prioritas politik, mengetahui apakah tindakan pemerintah berhasil tetap sangat berharga.

Berita pilihan:
Astra Otoparts (AUTO) Solid Mengarungi Fluktuasi Ekonomi, Ekspor Melejit


Lebih lanjut, ketika pemerintah mulai memercayai angka-angka mereka sendiri yang terdistorsi, konsekuensinya bisa sangat buruk. Pada tahun 1987, sebuah studi CIA menyimpulkan bahwa, bertentangan dengan apa yang diyakini banyak pengamat Barat, angka pertumbuhan yang dilaporkan Uni Soviet umumnya akurat.

Namun setelah runtuhnya Uni Soviet secara tiba-tiba, menjadi jelas bahwa angka-angka tersebut telah digelembungkan secara signifikan. Dirusak oleh pertimbangan politik, statistik Soviet mengabaikan indikator-indikator penting, seperti kelangkaan dan buruknya kualitas barang konsumsi, yang menutupi kerentanan mendalam rezim komunis.

Meskipun kita tidak boleh naif mengenai tekanan politik seputar angka-angka sensitif seperti inflasi dan ketenagakerjaan, lembaga statistik yang independen dan kompeten menjaga agar pemerintah tetap berpijak pada realitas. Hal ini juga pijakan penting yang memungkinkan bisnis serta investor untuk membuat keputusan yang terinformasi.

Sayangnya, statistik resmi di seluruh Organisation for Economic Co-operation and Development (pada Februari 2024, Indonesia menjadi negara kandidat aksesi pertama di Asia Tenggara yang memulai proses menuju keanggotaan penuh di OECD, Red) berada dalam kondisi yang buruk. Dihadapkan dengan anggaran yang menyusut, lembaga-lembaga tersebut kesulitan untuk mengimbangi pergeseran teknologi dan struktural yang cepat. Mengingat tidak ada pemerintah yang akan menghujani mereka dengan lebih banyak sumber daya, para ahli statistik tidak punya pilihan selain memodernisasi prosedur pengumpulan dan pemrosesan data mereka.

Dalam hal pemrosesan data ini, ada hikmah di balik serangan Trump terhadap infrastruktur statistik Amerika: dapat mendorong para pejabat tinggi untuk memikirkan kembali cara mereka mengukur kinerja ekonomi dan mengadopsi teknologi baru yang memudahkan penyaringan informasi dalam jumlah besar. Pergeseran semacam ini memang bisa mengganggu, tetapi sudah lama dinantikan.

Karena itu, mengingat besar mudaratnya menukangi data statistic sebagai sumber keputusan kebijakan baik perusahaan maupun pemerintah, lembaga statistik resmi harus berkomitmen agar datanya dapat dipercaya, andal, dan real time.

Banyuwangi, 28 agustus 2025