Bunga Pinjaman Cina 20-34 Kali Jepang, Proyek Kereta Cepat Terindikasi Mark Up dan Dikorupsi?

Oleh Anthony Budiawan,
Managing Director Political Economy and Policy Studies

UKMDANBURSA.COM  – Tulisan kami merupakan jawaban atas imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Prof Mahfud MD (baca: masyarakat) melaporkan dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Oleh karena itu, tulisan ini juga sekaligus berfungsi sebagai Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara terbuka atas dugaan korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada KPK.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sepanjang 142,3 km sejak awal sudah penuh masalah dan sarat korupsi. Penulis menilai sungguh aneh kalau KPK masih mempertanyakan hal ini, bahkan mengimbau masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang sudah terbentang jelas di depan mata. Penulis menilai, hal itu mencerminkan komisioner KPK saat ini tidak kompeten.

Artikel pilihan:
The Need for Unfiltered Input and the Courage to Face Bitter Truths

Dasar Dugaan Korupsi
Penulis menilai ada dugaan korupsi dalam megaproyek yang biayanya terus membengkak itu. Dugaan korupsi Proyek KCJB dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, indikasi mark up. Biaya Proyek KCJB sangat ketinggian.

Awalnya, pihak Cina menawarkan 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, atau setara 41,96 juta dolar AS per km. Nilai proyek yang utangnya paling banyak ditanggung pihak Indonesia ini jauh lebih tinggi dari proyek sejenis di Tiongkok.

Sebagai contoh, kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 km. Dengan batas kecepatan 350 km per jam, proyek hanya menelan biaya sekitar 22,93 juta euro per km. (Kurs EUR/USD 1,16, Red.)

Artinya, biaya Proyek KCJB jauh lebih mahal dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut. Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias mark up.

Mark up ini sangat kasar dan serakahnomics. Karena, data investasi Proyek Kereta Cepat di dunia sangat transparan dan dapat diketahui oleh siapa pun dengan mudah.

Dugaan mark up sangat kuat, karena proses evaluasi proyek sangat tidak profesional dan cenderung berpihak kepada pihak tertentu. Ada indikasi melanggar proses pengadaan barang publik.

Diikutsertakannya Jepang dalam tender pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung nampaknya juga hanya untuk ‘pendamping’, untuk memenuhi prasyarat proses tender. Keikutsertaan Jepang nampaknya dimanfaatkan pula untuk ‘pijakan’ mengatrol (baca: mark up) harga kereta cepat buatan Cina, agar bisa mendekati penawaran dari Jepang.

Tidak heran, penawaran RRT yang awalnya 5,5 miliar dolar AS kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS. Ini mendekati harga penawaran Jepang sebesar 6,2 miliar dolar AS.

Siapa Minta Jaminan APBN RI?
Penawaran Jepang kemudian digugurkan dengan alasan pihak Jepang minta jaminan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI. Sedangkan Cina didalilkan tidak minta jaminan APBN karena mengikuti skema business-to-business, yang sekarang ternyata terbukti bohong besar: utang proyek kereta cepat buatan negara komunis itu minta disuntik dana APBN Indonesia.

Kedua, masalah komponen suku bunga pinjaman. Baik Jepang maupun Cina menawarkan skema pembiayaan utang sebesar 75 persen dari nilai proyek, dengan tenor 50 tahun dan masa tenggang (grace period) 10 tahun, di mana selama 10 tahun pertama, pemerintah hanya membayar bunga pinjaman saja. Jepang menawarkan bunga 0,1% per tahun, sedangkan Tiongkok menawarkan bunga 2% per tahun, atau 20 kali lipat lebih tinggi dari bunga Jepang.

Dengan nilai proyek 6 miliar dolar AS dan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS (75 persen), bunga pinjaman proyek yang diminta Jepang hanya 4,5 juta dolar AS per tahun (atau sekitar Rp 73,35 miliar pada kurs Rp 16.300/USD). Sedangkan bunga pinjaman proyek Cina mencapai 90 juta dolar AS per tahun, 20 kali lipat lebih tinggi, atau sekitar Rp 1,47 triliun.

Artikel pilihan:
Suku Bunga Rendah Kebijakan Tepat Meski Alasan Salah?

Dalam sepuluh tahun grace period, bunga pinjaman proyek yang ditawarkan Jepang hanya 45 juta dolar AS. Namun, proyek dari Cina ini mencapai 900 juta dolar AS.

Kalau beban bunga pinjaman ini masuk faktor biaya dalam evaluasi finansial proyek, maka penawaran Cina sudah lebih mahal dari penawaran Jepang: 6,92 miliar dolar AS kereta cepat buatan Cina vs 6,25 miliar dolar AS kereta Jepang. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan ada manipulasi dalam evaluasi pemilihan proyek untuk memenangkan penawaran dari RRT.

Tindak Pidana
Kesengajaan mengabaikan komponen biaya bunga dalam pembiayaan proyek termasuk pelanggaran serius terhadap proses evaluasi proyek publik, dan termasuk tindak pidana. Karena, bunga merupakan salah satu komponen biaya yang sangat penting untuk menentukan kelayakan finansial proyek: penentu mati-hidup proyek.

Tidak heran, dengan tingkat bunga pinjaman Cina yang begitu besar, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) saat ini megap-megap tidak mampu membayar bunga pinjaman tersebut. Bahkan, masuk kategori default: gagal bayar bunga. [KCIC yang membangun Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, proporsi saham secara umum adalah pihak Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang 60% saham berdasarkan catatan BUMN, dan pihak Tiongkok melalui Konsorsium Beijing Yawan HSR Co, Ltd atau perusahaan kereta api Tiongkok memegang 40% saham. Berdasarkan data KCIC, komposisi pemegang saham PSBI yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, Red.]

Ketiga, masalah pembengkakan biaya (cost overrun). Ya, lebih parah, biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS, sehingga total nilai proyek kini menjadi 7,22 miliar dolar AS atau sekitar 50,5 juta dolar AS per km.

Pembengkakan biaya sekitar 20 persen itu jelas tidak normal. Dalam proyek infrastruktur, pengerjaan proyek seharusnya bersifat turnkey (fixed price). Artinya, cost overrun wajib ditanggung oleh kontraktor proyek, yaitu pihak Cina. Tetapi, anehnya untuk proyek di Indonesia ini kenapa harus dibebankan kepada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Ada apa?

Yang lebih parah, 75 persen pembiayaan utang dari cost overrun tersebut, atau sekitar 900 juta dolar AS, dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,4 persen per tahun. Bayangkan, 34 kali lipat dari bunga yang ditawarkan Jepang.

Sehingga, total bunga pinjaman Proyek Kereta Cepat saat ini mencapai 120,6 juta dolar AS, atau sekitar Rp 1,97 triliun per tahun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Bandingkan, penawaran bunga pinjaman dari Jepang hanya sekitar Rp 75 miliar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka KPK harus segera menyelidiki dugaan mark up dan korupsi Proyek KCJB ini. KPK jangan berkelit lagi, rakyat Indonesia dan dunia pun mengawasi.

20 Oktober 2025