PHK Meroket, Orang Miskin Bertambah, Pembiayaan Pegadaian Melejit

JAKARTA, ukmdanbursa.com – Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meroket dan orang miskin bertambah mendorong pembiayaan pegadaian melejit. Penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian Indonesia melambung 33,23% year on year menjadi Rp 103,36 triliun.

“Penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian pada Mei 2025 mengalami peningkatan sebesar 33,23% yoy menjadi Rp 103,36 triliun. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian mencapai 96,59% dari total penyaluran pinjaman industri pergadaian. Jumlah pergadaian swasta per Mei 2025 mencapai 200 perusahaan, yang menunjukkan adanya pertumbuhan di sektor ini serta persaingan sehat antara PT Pegadaian dan pergadaian swasta sesuai dengan masing-masing segmen pasar yang dituju,” kata Agusman, kepala eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam keterangan di Jakarta, Selasa (15/07/2024)

PT Pegadaian ini bukan lagi badan usaha milik negara (BUMN) langsung, melainkan anak perusahaan emiten pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Pegadaian biasanya justru berkibar saat krisis ekonomi seperti krismon tahun 1998.

BPS Tunda Rilis Data Kemiskinan
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan untuk menunda pengumuman rilis angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan penduduk Indonesia sepanjang semester I 2025. Rilis seharusnya digelar pada hari ini, Selasa (15/7/2025). 

Pembatalan ini pun disampaikan secara mendadak oleh BPS menjelang pengumuman resmi lembaga statistik negara itu dilakukan. Menurut keterangan resmi BPS, penundaan dilakukan dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data.

“Dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data, BPS akan menunda waktu rilis angka kemiskinan dalam beberapa waktu yang akan kami umumkan segera. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya, bagi seluruh pengguna data,” bunyi keterangan resmi BPS, Selasa (15/7/2025).

Sementara itu, baru-baru ini sempat heboh perbedaan jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan data Bank Dunia dan BPS. World Bank melalui laporannya menyebutkan penduduk miskin Indonesia bertambah menembus sekitar 194,6 juta tahun 2024. Ini berarti sudah lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia kini miskin.

Di sisi lain, data resmi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 ‘hanya’ sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Perbedaan ini muncul disebabkan perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda.


Lonjakan Demand Pembiayaan Jangka Pendek
OJK menengarai faktor utama mendukung peningkatan jumlah pergadaian swasta antara lain peningkatan demand atau permintaan masyarakat terhadap pembiayaan jangka pendek. Ini khususnya produk gadai.

Selain itu, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian sebagai penyempurna POJK sebelumnya (POJK No 31/2016). Beleid antara lain mengatur mengenai mekanisme perizinan meliputi jumlah modal disetor pada saat pendirian, sesuai dengan lingkup wilayah usaha.

“OJK telah menerbitkan POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi PVML (Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya). Ini juga mengatur industri pergadaian, antara lain mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, serta penanganan benturan kepentingan,” ujar Agusman.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, OJK melakukan pengawasan secara onsite dan offsite kepada perusahaan pergadaian. Selain itu, memberikan sanksi administratif dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan.

“Pertumbuhan perusahaan pergadaian swasta dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat, yang di sisi lain, perlu diiringi dengan tata kelola yang memadai dalam rangka pelindungan konsumen. Sesuai best practices, penetapan lembaga keuangan sistemik terutama didasarkan pada kriteria ukuran (size), keterkaitan (interconnectedness), dan kompleksitas (complexity). Berdasarkan hal-hal tersebut, sejauh ini tidak terdapat perusahan pergadaian yang dinilai berdampak sistemik,” paparnya.

Ia menjelaskan lebih lanjut, penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian per Mei 2025 mengalami peningkatan sebesar 33,23% yoy menjadi Rp103,36 triliun, dengan proporsi penyaluran pinjaman terbesar dari PT Pegadaian. Perusahaan pelat merah ini berkontribusi 96,59% dari total penyaluran pinjaman industri pergadaian di Tanah Air.